Senin, 06 Oktober 2014

Bahan Bakar Alternatif


Kenapa kita harus selalu dicekoki dengan kata-kata bahan bakar bersubsidi, tanpa kita pernah tahu pasti berapa harga minyak sesungguhnya yang dipasarkan di sini?

Berulang kali kita seperti mendapat “ancaman” dari pemerintah mengenai harga bahan bakar minyak dan gas dengan alasan langka atau besaran nilai subsidi yang memberatkan APBN. Meski kita tahu bahwa Amerika kini sudah mulai membuka tambang minyak di negaranya, yang menyebabkan harga minyak dunia cenderung terus merosot!

Mengingat kembali cerita orang-orang tua yang hidup di zaman pendudukan Jepang dahulu, yang kala itu makanan susah dan banyak orang kekurangan gizi, di sini tiba-tiba sangat banyak terdapat keong racun (bekicot) namun tidak termanfaatkan. Baru belakangan ini kita tahu bahwa keong racun bila diolah dengan baik dan benar ternyata merupakan makanan berprotein tinggi.

Bila eceng gondok (eichhornia crassipes) yang beberapa dekade lalu mungkin hanya ada di Rawa Pening di Jawa Tengah, kini tersebar di seluruh danau, waduk, dan sungai di penjuru negeri ini. Apakah ini pertanda dari Sang Kuasa bahwa kita harus pandai-pandai memanfaatkannya?



Seperti halnya keong racun di masa lalu, eceng gondok ini pun dianggap gulma. Tapi setelah diteliti ternyata bisa banyak manfaatnya, bisa untuk bahan kerajinan dan juga bisa dijadikan biogas. Sementara di Jakarta, biaya pembersihan eceng gondok yang mencapai 46 miliyar rupiah pun menjadi terbuang percuma, karena tidak termanfaatkan.

Sebetulnya banyak sudah temuan bahan-bahan alternatif yang bisa dibuat untuk menggantikan bahan bakar minyak yang ada saat ini. Sebut saja tenaga surya, lalu yang dari tanaman, ada eceng gondok (enceng gondok) untuk biogas, ada jarak pagar (jatropha curcas L., euphorbiaceae), nyamplung (calophyllum inophyllum), dan kemiri sunan (aleurites trisperma blanco) untuk biodisel (biodiesel) pengganti solar.


Terakhir kita baca di harian Kompas, Senin, 22 September 2014 ada bahan alternatif pengganti premium, yakni limbah sari gilingan jerami, bonggol jagung, atau rumput gajah yang dicampur dengan tetes tebu bisa menjadi premium 88 atau plus kapur barus menjadi premium 93, lebih baik dari premium dan pertamax yang dijual di pasaran saat ini. Penelitinya adalah Arif Wibowo, tinggal dikembangkan untuk diproduksi dalam jumlah besar guna menekan harga produksi.


Seperti layaknya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tampaknya memang negara kita harus pula menerapkan semboyan ini dalam semua hal, termasuk energi alternatif bagi negeri ini.

Semua itu bisa dimanfaatkan di tanah air kita ini untuk wilayah yang berbeda, jadi di wilayah satu dan lainnya tidak perlu harus menggunakan bahan baku yang sama. Dengan demikian bahan baku yang ada bisa termanfaatkan dengan baik.

Tidak perlu lagi membuang biaya percuma untuk pembersihan eceng gondok yang bisa mencapai milyaran rupiah karena tidak termanfaatkan. Juga tanpa perlu dibakar, ribuan ton limbah sampah gilingan jerami pun bisa dikurangi secara signifikan bila digunakan untuk bahan bakar alternatif.

Ini semua adalah bagian dari ekonomi kreatif yang harus bisa dikembangkan dan dicontohkan oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyatnya. Alam kita sangat kaya, tinggal bagaimana memanfaatkannya dengan arif dan bijaksana.

Jangan sampai hasil penelitian putra-putri republik ini justru dikembangkan oleh negara lain, karena pemerintah kita sendiri lalai mengembangkannya.

Hasil penelitian itu untuk dikembangkan, bukan cuma disimpan sebagai arsip di gudang.

06 Oktober 2014 | samidirijono | arsitek |

Rabu, 17 September 2014

Renegosiasi Kontrak


Membaca harian Kompas tanggal 12 September 2014 berjudul Percepat Renegosiasi; yang memberitakan seputar negosiasi kontrak dengan perusahaan-perusahaan asing, yang ingin dilakukan oleh pemerintahan SBY yang saat ini usianya hanya tinggal 1 bulan lagi.


Tak beda ketika renegosiasi Freeport yang saat itu perhatian kita “dialihkan” oleh isu ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) dan pembatasan penjualan BBM. Entah direkayasa atau tidak, kali ini perhatian kita dan para politisi disibukkan oleh gempita isu Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), ISIS, dan fasilitas mobil Mercedes untuk pejabat, hingga soal pimpinan DPR, maka mengenai renegosiasi ini pun luput dari perhatian.

Sebaiknya Pemerintahan SBY, melalui Chairul Tanjung tidak perlu ngotot untuk mempercepat penyelesaian kontrak ini, tapi justru sebaliknya yaitu menghentikan usaha menyelesaikan hal ini. Mengingat prestasinya yang hanya bisa mendapatkan 3% di kasus Freeport (baca Bocor... Bocoor... Bocooor...!), maka patut diduga bila diteruskan tidak akan bisa melakukan renegosiasi dengan lebih baik terhadap perusahaan-perusahaan asing lainnya. Dan bila hanya demikian maka kita tidak akan bisa bangkit dari keterpurukan!

Apalagi terlihat ada perbedaan cara pandang dalam menjalankan pemerintahan antara pemerintah SBY sekarang dengan pemerintahan Jokowi mendatang. Terlihat seperti soal fasilitas mobil Mercy untuk pemerintah mendatang yang secara tegas ditolak oleh Jokowi dengan alasan efisiensi, di lain pihak Mensesneg Sudi Silalahi sempat ngotot ingin tetap membelinya, dengan mengatakan, "Itu kewajiban kami. Kalau memang mereka enggak pakai, ya silakan.“ (Selasa, 9/9/2014).

Adakah korupsi di sana?

Kalau pun tidak ada korupsi, pembelian mobil itu tetap saja merupakan penghambur-hamburan uang negara. Wajar bila pemerintahan SBY dari RAPBN-nya saja selalu defisit! Padahal utang negara kita di masa pemerintahan SBY sudah mencapai 2100 triliun rupiah lebih!

Siapakah yang akan membayarkan utang tersebut?

Memang tampaknya kita benar-benar harus melakukan Revolusi Mental, karena mental kita sudah terlalu bobrok. Baru bisa berpikir untuk hari ini, belum bisa berpikir jauh ke depan untuk generasi penerus bangsa ini.

Harapan kita tentunya kepada pemerintahan baru harus lebih berani dalam melakukan renegosiasi kontrak dengan pihak asing, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bolivia, atau Bung Karno dahulu yang berani mengatakan “Go to Hell” kepada Amerika sekali pun.

Ayo kita bersama memulai Revolusi Mental yang diawali dari diri kita sendiri, dengan menjadi manusia yang adil dan beradab.

Adil dan beradab mewujudkan keadilan sosial.

17 September 2014 | samidirijono | arsitek |

Kamis, 07 Agustus 2014

Bocor... Bocoor... Bocooor...!


Mungkin kita belum lupa dengan BOCOR, kata yang acap kali diucapkan oleh Prabowo Subianto salah satu calon presiden saat kampanye pemilihan presiden kemarin.

Tapi tampaknya hiruk-pikuk ISIS, pembatasan penjualan BBM solar dan premium menenggelamkan berita MOU antara Pemerintahan SBY dan Freeport, di mana Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Chairul Tanjung telah merasa bangga dapat menaikkan pembagian royalti dari 1% menjadi 3% atau 4%.  Suatu nilai yang sebetulnya sangat jauh dari rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Sebagai pemilik kekayaan alam tidak seharusnya kita mendapat bagian yang sedemikian kecilnya.


Kenaikan dari 1% ke 3% dilanjutkan dengan pembatasan penjualan BBM jenis solar dan premium di berbagai wilayah di Indonesia. Tentunya hal ini dapat menimbulkan spekulasi atau pertanyaan tentang apakah pembatasan penjualan ini ada hubungannya dengan penandatanganan MOU itu? Apakah kita mendapat tekanan saat penandatanganan perjanjian dengan Freeport itu? Atau apakah pembatasan penjualan BBM itu untuk mengalihkan perhatian masyarakat atas perjanjian itu? Kasus ditutup kasus, merupakan cara-cara yang biasa digunakan sejak masa Orde Baru hingga kini.

Dengan negosiasi ulang (renegosiasi) yang hanya bisa mencapai 3%, rasanya Chairul Tanjung “Si Anak Singkong” belum pantas untuk bisa diajukan kembali sebagai menteri pada pemerintahan berikut. Masih sangatlah jauh keberpihakannya pada negeri tercinta kita kalau hanya bisa berbuat demikian.


Hampir setengah abad sejak 1967, Freeport menikmati kekayaan alam kita yang kini luasannya melebihi kawasan Monas, tapi apa yang sudah kita dapatkan? 1% x 47 tahun jauh sekali dibanding dengan 99% x 47 tahun yang sudah mereka dapatkan.

Tampaknya kita Indonesia harus banyak belajar teladan dari Presiden Venezuela Hugo Chaves, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, atau Presiden Bolivia Evo Morales yang membangun negara untuk kemakmuran rakyatnya.

Tiru keberanian Evo Morales, presiden Bolivia dalam kebijakannya menangani para pemodal asing di negaranya, di mana yang tadinya perusahaan hanya membayar 18% dari keuntungan mereka untuk negara, dibalik menjadi 82% dari untuk negara dan 18% untuk perusahaan (sumber wikipedia).

Atau..., kita harusnya mengikuti amanah Presiden Soekarno, bahwa kalau kita belum bisa mengolah kekayaan alam kita sendiri, biarkan itu tetap di dalam tanah!

Sangat tegas amanah Bung Karno dalam hal kekayaan alam kita, yang tentunya demi kemaslahatan bangsa ini, untuk kita dan anak-cucu yang merupakan generasi penerus bangsa kita! Bahwa kita harus belajar mengolah kekayaan alam kita sendiri, bukan menyerahkan kepada pihak asing, apalagi dengan hanya sebatas 3-4% royalti yang kita dapatkan.

Harapan kepada pemerintah baru, harus berani mengubah itu dengan membuat kebijakan yang lebih baik, dimulai dari Freeport dengan pembagian minimum 40-60% bagi Indonesia, dan dilanjutkan dengan mengevaluasi kontrak-kontrak yang lain yang merugikan negara dan bangsa kita.

Atau hal ini akan menjadi batu sandungan di pemilu yang akan datang, seperti yang kerap dituduhkan sepanjang pemilu kemarin kepada pemerintahan Megawati terhadap kasus BLBI dan sengketa Sipadan-Ligitan sebagai kelemahannya, yang berdalih hanya melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya.

Karena hanya melalui perubahan kebijakan, paling tidak ini akan bisa ikut membantu menyejahterakan rakyat, bukan justru tiap kali rakyat yang harus menanggung beban akibat kebijakan yang salah dan rakyat yang ditekan dengan kenaikan harga atau pun dengan pembatasan BBM atau semacamnya, seperti yang terjadi sekarang ini!

Belajar menjadi bangsa berdaulat yang berdiri di atas kaki sendiri (berdikari).


7 Agustus 2014 | samidirijono | arsitek |

Minggu, 18 Mei 2014

Timbang-Menimbang Cawapres untuk Jokowi


Bila dari Prabowo Subianto telah kian jelas siapa yang akan dijadikan cawapresnya, maka tidak demikian halnya dengan siapa cawapres (calon wakil presiden) dari Joko Widodo.

Jauh sebelum Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta, banyak khalayak yang telah punya pilihan terhadap pemimpin masa depan yang diharapkan. Saat itu ketika mengunjungi beberapa kota, baik di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi hanya ada 3 nama yang mengemuka di kalangan akar rumput, yakni Jokowi, Mahfud MD, dan Dahlan Iskan.



Mereka seperti supir angkutan dan pedagang kaki lima pun telah punya pilihan sendiri terhadap siapa yang mereka idamkan menjadi pemimpin negeri ini. Masyarakat tidak mempermasalahkan siapa dari ketiga orang itu yang akan menjadi presiden atau pun wakil presiden.

Saat itu Abraham Samad belum lagi dikenal, sedangkan Jusuf Kalla tak pula masuk dalam pertimbangan, mungkin karena masih terasa kebijakannya yang antara lain seperti menaikkan harga BBM yang fantastis agar harga di Indonesia mengikuti harga pasaran New York, juga kebijakan konversi gas elpiji 3 kilogram yang banyak memakan korban karena meledak di mana-mana, yang turut memopulerkan kembali “Kompor Meleduk” lagu almarhum Benyamin Sueb.


Mungkin pemimpin yang ideal bagi perbaikan negeri ini adalah pasangan Jokowi dan Dahlan Iskan sebagai pimpinan eksekutif (presiden dan wakil presiden). Untuk di yudikatif, Mahfud MD memimpin Mahkamah Agung, sedangkan Abraham Samad tetap di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Rasanya dengan komposisi seperti itu negeri ini bisa maju, rakyat bisa cepat sejahtera, pemerantasan korupsi, serta mafia hukum dan peradilan bisa diselesaikan dengan cepat, hukum bisa segera baik dan tegak.

Mengingat semenjak Orde Baru runtuh, lembaga yudikatif hampir tidak tersentuh oleh perubahan, selain dengan dibuatnya Mahkamah Konstitusi. Secara kelembagaan, lembaga penegak hukum ini hampir tidak tersentuh gelombang reformasi, dan orang yang mengerti hukum serta mampu memperbaiki ini sepertinya Mahfud MD.

Tapi sulit rasanya mengharapkan hal ini bisa terjadi (baca Tokoh-Tokoh Tersandera Partai), kita tahu Dahlan Iskan adalah kader Partai Demokrat yang secara partai tidak cocok dengan PDI Perjuangan. Mahfud MD pun sempat tersandung karena berada di bawah panji-panji Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sepertinya dijadikan alat tawar-menawar untuk koalisi, meski belakangan PKB melunak dan mau berkoalisi tanpa syarat setelah masuknya nama Abraham Samad sebagai salah satu kandidat cawapres (calon wakil presiden) dari Jokowi selain Jusuf Kalla.

Sebagaimana Partai Golkar yang sejak Orde Baru berkuasa selalu ingin berada di dalam pemerintahan, Jusuf Kalla pun terlihat berambisi untuk bisa masuk kembali ke pemerintahan. Meski telah pernah ikut bertarung menjadi calon presiden di tahun 2009 dan kalah, untuk kembali ke pemerintahan, kali ini ia menurunkan targetnya hanya sebagai wakil presiden.

Banyak pengamat politik termasuk Hanta Yudha menjagokan Jusuf Kalla lebih karena faktor pengalamannya saat menjadi wakil presiden. Namun tampaknya akan lebih baik bagi Indonesia bila pemerintahan ke depan bisa dipimpin oleh orang sipil yang masih muda dan punya rekam jejak yang baik.

Megawati Soekarnoputri sepertinya bisa dijadikan tokoh panutan yang baik, ketika dengan berani dan berbesar hati bersedia memercayakan dan memberikan kekuasaannya kepada orang yang jauh lebih muda darinya sehingga terbuka peluang bagi Jokowi untuk menjadi pucuk pimpinan di republik ini.

Bila demikian, siapa cawapres pendamping Jokowi?

Ya tinggal Mahfud MD atau Abraham Samad, meski untuk itu perlu dipikirkan siapa yang akan memperbaiki lembaga yudikatif atau siapa yang akan memimpin KPK nantinya, bila salah satu dari kedua orang ini terpilih sebagai pendamping Jokowi.

Kenapa harus takut punya pemimpin yang muda-muda?  Sukarno-Hatta pun dulu masih muda saat memerdekakan dan memimpin negeri ini.

Pemimpin muda harapan bangsa.


18 Mei 2014 | samidirijono | arsitek

Senin, 05 Mei 2014

Tokoh-Tokoh Tersandera Partai


Bila pada awalnya nama-nama calon presiden (capres) hanya yang itu-itu saja, alias wajah-wajah lama yang itu-itu lagi.

Pada akhirnya menginspirasi beberapa kalangan dan media massa memunculkan nama-nama alternatif sebagai  tokoh yang dianggap pantas untuk bersaing dalam kancah pemilihan presiden.

Bahwa untuk mengajukan capres, caranya adalah harus melalui partai politik dan dengan persyaratan ambang batas perolehan suara minimum 25 persen suara nasional untuk calon legislatifnya atau menguasai minimum 20 persen kursi di DPR.

Masing-masing partai politik membutuhkan amunisi yang banyak guna memenangkan pemilihan umum legislatif, agar dapat mengajukan capresnya sendiri.

Untuk itulah beberapa partai politik melakukan manuver guna menjaring suara pemilih, dengan membuka keran bagi mereka yang ingin maju sebagai capres. Sebut saja misalnya konvensi ala Partai Demokrat (PD), konvensi ala Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan pemilihan raya ala Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dilakukan dengan caranya masing-masing.

Alih-alih untuk mencari capres bagi partainya, namun tujuan utama sebenarnya untuk mendulang suara pemilih demi mendongkrak suara partai, mengingat sedari awal mekanisme penjaringan capres ini sudah tidak jelas.

Lihat saja  pelaksanaannya, tampak sekali bahwa dari mekanisme, termasuk jadwal konvensi mau pun tata cara penentuan capres mereka sudah tidak jelas sedari awal.

Kepiawaian beberapa partai politik dalam memainkan perannya, menyebabkan banyak pula tokoh yang tertarik ikut dalam "permainan" yang mereka gelar guna mencoba peluang masing-masing menjadi capres lewat partai-partai itu. Apalagi saat itu Jokowi yang digadang-gadang banyak pihak sebagai calon kuat capres alternatif tak kunjung jelas posisinya.

Ini pula yang tampaknya kemudian memunculkan minat tokoh-tokoh alternatif lainnya untuk mengajukan diri sebagai kandidat dalam mencari peluang sebagai capres yang dibuka oleh berbagai partai itu.

Maka muncullah nama-nama seperti Ahmad Heryawan, Anies Baswedan, Annis Matta, Dahlan Iskan, Gita Wiryawan, Irman Gusman, Mahfud MD, Rhoma Irama, dan Yusuf Kalla.



Perkembangan politik pasca-ditunjuknya Joko Widodo sebagai capres oleh PDI Perjuangan pada detik-detik terakhir pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) serta-merta mengubah peta politik yang ada. Ditambah lagi dengan prediksi kemenangan partai berdasarkan hasil hitung cepat pelaksanaan pemilu legislatif.

Partai Golkar pun bergeming dengan Aburizal Bakrie sebagai capresnya, demikian pula dengan Partai Gerindra dengan capresnya Prabowo Subianto.



Ketiga capres ini pun lalu sibuk mencari calon wakil presiden (cawapres). Bahkan pihak pengusung capres Jokowi secara tegas menyatakan hanya mau melakukan koalisi tanpa syarat, untuk menghindari koalisi-koalisian seperti yang terjadi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Di lain pihak para tokoh alternatif atau kandidat capres tadi pun kian terlantar dan tak jelas nasibnya, karena partai-partai menggantung proses pencapresannya.

Andai kata proses pencapresan di partai-partai tadi telah diselesaikan, maka para peserta yang tidak terpilih menjadi bebas dan merdeka, dan mereka pun bebas bila ingin dipinang atau pun melamar sebagai cawapres dari ketiga capres yang ada.

Tapi tampaknya partai-partai tidak menginginkan hal itu terjadi, dan para kandidat capres ini pun dijadikan alat tawar-menawar untuk koalisi partai, dengan menggadang-gadang mereka sebagai cawapres, meski sebenarnya tujuan awal dahulu itu untuk capres bukan cawapres.

Akibatnya para kandidat capres ini pun tersandera nasibnya, karena secara moral mereka masih terikat dengan proses pencapresan di partai yang diikutinya, sementara partai tak kunjung menyelesaikan prosesnya.

Entah disadari atau tidak, setelah di pemilu legislatif mereka dijadikan pendulang suara partai, kini pun dijadikan alat tawar-menawar partai.

Padahal mereka ini manusia, bukan kue yang dijual di toko kue yang bisa diperdagangkan sesuka hati, hanya karena koalisi masih saja dimaknai sebagai politik bagi-bagi kue kekuasaan.

Sesungguhnya kekuasaan itu untuk kemajuan bangsa.
Mari membangun peradaban dengan cara beradab.


05 Mei 2014 | samidirijono | arsitek |

Senin, 31 Maret 2014

Pemilu Tak Menyejahterakan Rakyat


Sebagian dari kita mungkin pernah mendengar cerita Tri Rismaharini wali kota Surabaya di acara Mata Najwa di Metro TV, bahwa dia menemukan di kotanya ada wanita pekerja seks komersial (PSK) yang telah berusia 60 tahun, yang demi bertahan hidup dengan hanya mengandalkan uang seribu atau dua ribu rupiah dari pelanggannya yang hanya anak-anak SD dan SMP! Nauzubillah min zalik, apa artinya ini? Artinya negara tidak hadir untuk membuat rakyatnya bisa hidup sejahtera!

Sementara Satinah yang hendak dihukum mati mendapat perhatian yang begitu besar, padahal dua-duanya sama-sama berjuang untuk kelangsungan hidup meski dalam bingkai yang berbeda.

Lain lagi kisah Tamireja seorang pejuang kemerdekaan yang telah berusia lebih dari 100 tahun tinggal di gubug sederhana berpapan tripleks di kaki Gunung Putri, Desa Sawangan, Kecamatan Ajibarang dan ia masih harus terus berjuang (bekerja) demi kelangsungan hidupnya!



PSK usia 60-an tahun, pejuang kemerdekaan usia 100-an tahun, dan banyak orang-orang tua renta lainnya yang terpaksa masih terus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari apabila mereka masih ingin bisa hidup lebih lama di dunia ini. Apakah ini tanda bahwa negara sudah peduli dengan kesejahteraan rakyatnya?

Kisah yang sangat memilukan dari negeri ini, namun belum terdengar apa solusi yang ditawarkan oleh para calon wakil rakyat kita.

Kita semua akan tua, tapi tidak semua memiliki kemampuan yang sama.



Kesejahteraan atau masyarakat adil makmur adalah tujuan kita menjadi bangsa yang merdeka. Negara dalam hal ini pemerintah dan wakil rakyat serta segenap warga negara seharusnya bisa mewujudkan cita-cita proklamasi ini. Seharusnya negara yang berdasarkan Pancasila dan dengan UUD 1945-nya yang mencantumkan tentang keadilan sosial, manusia yang adil dan beradab, penghidupan yang layak, dan kesejahteraan harus bisa mewujudkan hal ini.

Tapi kenapa hingga hari ini hal itu belum juga terwujud? Akankah bisa terwujud?

Bisa!  Kita bisa mewujudkannya melalui pajak!  Melalui Pajak Pribadi.

Sistem perpajakan dengan cara perhitungan sendiri (self assesment) telah diterapkan sejak masa Mar'ie Muhammad dahulu dan langkah terakhir pemerintah tentang kepemilikan NPWP (nomor pokok wajib pajak) bagi setiap orang pun sudah benar. Hanya saja langkah ini perlu dilanjutkan dengan menerapkan bahwa pajak pribadi akan kembali ke pribadi masing-masing pembayar pajak. (Baca lagi catatan sami tahun 2010, Pajak untuk Apa?)

Jadi nanti seperti asuransi jiwa, di tahun kedua pembayar pajak bisa melihat rupiah yang akan dia dapatkan per bulannya bila kelak dia berhenti bekerja atau pensiun. Dana ini boleh juga digunakan untuk menghidupi orang yang sedang menganggur mau pun anak terlantar.  Bila hal ini dilaksanakan  maka bisa dijamin setiap warga negara yang punya penghasilan akan berlomba-lomba membayar pajak. Karena mereka sadar bahwa dengan membayar pajak berarti masa depan mereka akan terjamin. 

Bisa jadi perusahaan asuransi khawatir akan wacana ini, meski sebetulnya hal itu tidak perlu terjadi, karena asuransi akan tetap diminati. Asuransi lebih pada mengantisipasi faktor risiko meski bisa juga untuk menambah penghasilan kelak, dan berbeda dengan pajak, uang asuransi bisa diwariskan ke ahli waris.

Memang negara-negara pemberi utang akan khawatir bila ini bisa terwujud, karena dengan dana yang terkumpul, negara kelak cukup berutang kepada rakyatnya bukan ke mereka. Sehingga bisa jadi mereka akan berupaya menghalang-halangi terwujudnya hal ini.

Meski kampanye untuk pemilihan legislatif telah berlangsung sekian lama, namun sepertinya belum terdengar dari para calon wakil rakyat mau pun partai-partai peserta pemilu yang mengumandangkan wacana pajak untuk kesejahteraan rakyat!

Partai baru yang mengusung isu restorasi dan perubahan pun tak menyinggung untuk pemecahan isu ini. Demikian pula dengan partai progresif yang telah menelurkan 6 Program Aksi Transformasi Bangsa, tak pula menyentuh soal ini.

Sementara menjelang Pemilu, dana bantuan sosial di APBN mencapai angka 91,8 triliun rupiah, yang bisa saja tak jelas pemanfaatannya dan rawan digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek. Uang rakyat dipakai untuk hal-hal yang tidak jelas, sedangkan rakyatnya sendiri masih banyak yang sengsara.

Apakah calon-calon presiden kita akan ada yang mengangkat isu pajak untuk kesejahteraan rakyat ini?  Kita tunggu saja.

Ingat! Pemilu bukan untuk kesengsaraan rakyat tapi untuk kesejahteraan rakyat.


31 Maret 2014 | samidirijono | arsitek |

Minggu, 09 Maret 2014

Ecotech Garden

(Pengolahan Air Selokan)

Air buangan rumah tangga dibagi 2 jenis, yakni apa yang disebut dengan grey water dan black waterGrey water adalah limbah rumah tangga nonkakus, yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (yang mengandung sisa makanan), dan tempat cuci. Black water adalah limbah rumah tangga berupa tinja/kotoran manusia yang berasal dari kakus (kloset/WC).

Di dunia arsitektur kita mengenalnya dengan istilah air kotor untuk grey water dan air kotoran/air limbah untuk black water. Pada tulisan kali ini yang dibahas hanya yang air kotor (grey water), sekaligus untuk melengkapi tulisan sebelum ini Kali Hitam Berubah Coklat.

Air kotor dari pabrik, tempat usaha, perkantoran, dan bahkan dari rumah tangga pun banyak yang dibuang langsung ke selokan tanpa melalui penyaringan (filterisasi), yang ternyata ini bisa membahayakan lingkungan dan makhluk hidup termasuk manusia.

Dari hasil penelitian Ratna Hidayat, air kotor dari rumah tangga banyak terkandung zat pencemar, seperti N (amonium, nitrat, nitrit, organik N), P (phosphate), BOD, dan COD.

Menurut Dr.K. Mophin Kani di researchgate.net, COD atau Chemical Oxygen Demand adalah pengukuran total semua bahan kimia (organik dan in-organik) di dalam air/air limbah; BOD atau Biochemical oxyen demand adalah ukuran, jumlah oksigen yang dibutuhkan bagi bakteri untuk mendegradasi komponen organik yang ada dalam air/air limbah.

Kita beruntung karena Ratna Hidayat, pemenang Penghargaan Karya Konstruksi Indonesia tahun 2007 untuk kategori Teknologi Tepat Guna, termasuk seorang peneliti yang juga memperhatikan keindahan, dia memilih jenis-jenis tanaman hias sebagai media yang berfungsi untuk meminimalkan pencemaran yang terjadi, dia menyebutnya Pengolahan Air Selokan dalam Bentuk Ecotech Garden.

Ecotech garden adalah salah satu teknologi pengolahan air selokan (grey water) yang menggunakan tanaman hias air yang berfungsi menyerap N dan P, menurunkan zat pencemar (BOD, COD, detergen, bakteri patogen) serta menghilangkan bau dan sekaligus menjernihkan air.


Ada pun tanaman hias yang bisa digunakan antara lain:  pontederia cordata (bunga ungu), arrowhead sagita japonica (lili air), waterdrop-echinodorus paleafollus (melati air), thalia dealbata (kana air), cyperus papyrus, typha angustifolla (bunga coklat).


Ecotech garden baik untuk diterapkan secara individual di setiap rumah atau dibuat secara kolektif sebagai taman pada sebidang lahan di kompleks perumahan. Bahkan harapan beliau, ini bisa diterapkan di dalam skala yang lebih luas untuk kelestarian kualitas sumber air (sungai,waduk, atau danau) khususnya di lingkungan perumahan. Tentunya untuk yang terakhir ini bisa dilakukan oleh pemerintah, swasta (pengembang), atau pun secara bergotong royong.



Bila Ratna Hidayat bisa melakukannya, masyarakat juga tentu bisa, apalagi bila para arsitek dan ahli lanskap berinisiatif memberi inspirasi bagi penerapan tanaman hias ini sebagai taman yang menarik yang sekaligus berfungsi untuk menetralisir pencemaran di tiap rumah dan lingkungan yang mereka desain.

Taman indah, lingkungan bersih, rumah pun nyaman.

08 Maret 2014 | samidirijono | arsitek |

Selasa, 04 Maret 2014

Kali Hitam Berubah Coklat


Hujan yang mengguyur Jakarta dan Bogor di awal tahun 2014 memang luar biasa. Warna air kali yang puluhan tahun hitam pun bisa berubah warna menjadi coklat.

Kali Sunter, Kali Galur, Kali Sentiong, Kali Cijantung, atau Kali Baru itu sama saja, hanya sebutannya saja yang berbeda-beda menyesuaikan nama daerah yang dilewatinya. Ia adalah saluran air buatan yang berada di sebelah Timur dari Sungai Ciliwung sehingga dikenal juga dengan nama Kali Baru Timur. Ada pun posisinya berada di sepanjang Jalan Raya Bogor dan terus ke utara hingga mencapai Laut Jawa. Di daerah Matraman, Jakarta tepatnya di dekat Kebon Pala terdapat sodetan saluran yang menginduk ke Sungai Ciliwung juga.

Entah berawal di mana, yang pasti Kali Baru Timur yang melintasi Jakarta di bilangan Kelurahan Galur hingga Sunter telah puluhan tahun berwarna hitam. Mungkin tak banyak warga yang menyadari perubahan warna air kali yang telah puluhan tahun  berwarna hitam itu kini menjadi coklat.

Sepertinya tak ada catatan sejarah yang mencatat kapan terakhir kalinya air kali ini berwarna coklat, mungkin hanya kali ini sendiri yang tahu sejak kapan warna airnya mulai menghitam.

Pada masa Emil Salim menjadi Menteri Lingkungan Hidup, berkat program kali bersih (Prokasih) yang dijalankan kala itu air kali ini sempat berubah warna, walau belum berwarna coklat, tapi dari yang tadinya hitam mulai berwarna kehijauan. Sayang hal itu tidak berlangsung lama, seiring dengan pergantian kabinet, Prokasih tak berlanjut.

Yang ditinggalkan Emil Salim adalah kali yang tak lagi dipenuhi kotoran atau sampah, hal ini tetap terus terjaga, meski di beberapa bagian terkadang masih terlihat onggokan sampah, namun dari kali yang tadinya penuh dengan sampah hingga orang bisa berjalan-jalan di atasnya, telah berubah menjadi kali yang dapat dilihat airnya.

Setelah sekian lama tak pernah mendapatkan perhatian yang serius, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, barulah ia mendapatkan perhatian kembali di era pemerintahan Gubernur Joko Widodo atau yang lebih akrab dipanggil Jokowi.

Jokowi sempat menyambangi beberapa sungai dan kali yang ada di Jakarta, guna memantau kondisinya, dengan salah satu tujuannya untuk mengantisipasi banjir. Dan dari hasil pantauan terungkap adanya penyempitan dan pendangkalan akibat endapan, kotoran, atau sampah di hampir semua sungai yang ada di Jakarta, termasuk yang di Kali Baru ini. Sehingga dilaksanakanlah pelebaran serta pengerukan sungai dan kali yang ada di Jakarta, atau yang kita kenal dengan istilah Normalisasi Kali dan Sungai.

Tampaknya alam berpihak pada sang gubernur, dampak hujan lebat yang terjadi di awal tahun 2014 telah mengakibatkan air kali pun berubah warna. Entah karena malu kepada sang gubernur akibat warnanya yang hitam, atau justru itu pernyataan senang dan ungkapan terima kasih dari si kali karena telah mendapat perhatian dari sang Gubernur.  ;)

Segala kemungkinan masih akan terus berlanjut ke pertanyaan, akankah warna coklat ini dapat dipertahankan seterusnya?

Warga yang hidup di sekitar kali ini semoga diberi kesadaran untuk menjaga kebersihan air kali dengan berhenti mencemari. Membuat bak kontrol dan penyaringan sebelum air keluar dari halaman rumah kita pun membantu mengurangi pencemaran air dan lingkungan, dengan tidak lupa membersihkan dan merawatnya secara periodik. Penyaringan air juga dapat dilakukan dengan menggunakan media tanaman yang sekaligus berfungsi sebagai lanskap.

Pemerintah, selain mengadakan pengerukan dan pelebaran, ada baiknya mulai merencanakan dan membuat (minimum) saluran ganda, yang satu untuk saluran air hujan, yang lainnya untuk saluran air limbah yang dilengkapi dengan sentra-sentra pengolahan airnya, paling sedikit diadakan di tiap kecamatan atau bila memungkinkan di setiap kelurahan.

Kali bersih, lingkungan sehat, penduduk pun sehat.

04 Maret 2014 | samidirijono | arsitek |

Selasa, 21 Januari 2014

Generasi Linglung


Membaca apa yang ditulis di blog Kinnari, "Selalu lebih gampang melihat kesalahan orang (dan mencela) ketimbang melihat kesalahan dan cela diri sendiri." dalam artikelnya yang berjudul "Bisakah Kau Lihat Tengkukmu Sendiri?" sungguh berkesan. Sebuah gugatan terhadap kenyataan hidup yang ada dan bisa jadi itu bukan pengalaman terakhir-nya.

Hal demikian menjadi sangat wajar di negeri kita saat ini, karena sedari kecil kan kita memang diajarkan seperti itu, sehingga generasi ini menjadi rancu akan hal-hal benar dan salah, baik dan buruk.

Tempat ibadah yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran pun (entah disadari atau tidak) mengajarkan pada hal-hal buruk seperti permusuhan dan menyalahkan pihak lain.

Contoh hal kecil lain, dalam hal berlalu-lintas misalnya. MELANGGAR ATURAN menjadi hal yang wajar bila kita sendiri yang melakukan, lihatlah berapa banyak motor, mobil yang melanggar rambu dilarang masuk (verboden). Di antara mereka atau "kita" itu banyak juga yang membawa anak-anaknya, yang tanpa disadari itu akan tertanam atau lebih tepatnya ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya, atau orang yang lebih tua kepada yang lebih muda. Bahwa bila kita yang melanggar, maka dengan seribu satu alasan hal itu harus dimaklumi, sehingga ini menimbulkan konflik di bawah sadarnya.

Secara psikologis hal itu berdampak buruk bagi perkembangan jiwa manusia, sebagaimana diutarakan oleh Sigmund Freud (1856-1939), bapak psikoanalisis di abad kedua puluh, bahwa konflik psikologis bawah sadar mengontrol perilaku manusia. Dia percaya bahwa kejadian asli telah dilupakan dan disembunyikan dari kesadaran. Menurutnya pengobatan bisa dilakukan dengan memberdayakan pasien untuk mengingat pengalaman (bawah sadarnya) dan membawanya ke kesadaran, dan dengan berbuat demikian, bisa menghadapinya baik secara intelektual dan emosional.

Jadi tidak heran bila perilaku korupsi yang terjadi dewasa ini begitu sulitnya dibasmi, meski sudah beberapa koruptor dipenjarakan tapi tidak juga menyurutkan hasrat orang melakukan korupsi. Dan bagi terdakwa atau pun terpidana pun tetap terlihat senang seperti tanpa ada rasa sesal atas perbuatannya.

Menyembuhkan gangguan jiwa mengembalikan kepribadian bangsa.

21 Januari 2014 | samidirijono | arsitek |