Pemilu Tak Menyejahterakan Rakyat

Sebagian dari kita mungkin pernah mendengar cerita Tri Rismaharini wali kota Surabaya di acara Mata Najwa di Metro TV, bahwa dia menemukan di kotanya ada wanita pekerja seks komersial (PSK) yang telah berusia 60 tahun, yang demi bertahan hidup dengan hanya mengandalkan uang seribu atau dua ribu rupiah dari pelanggannya yang hanya anak-anak SD dan SMP! Nauzubillah min zalik, apa artinya ini? Artinya negara tidak hadir untuk membuat rakyatnya bisa hidup sejahtera!

Sementara Satinah yang hendak dihukum mati mendapat perhatian yang begitu besar, padahal dua-duanya sama-sama berjuang untuk kelangsungan hidup meski dalam bingkai yang berbeda.

Lain lagi kisah Tamireja seorang pejuang kemerdekaan yang telah berusia lebih dari 100 tahun tinggal di gubug sederhana berpapan tripleks di kaki Gunung Putri, Desa Sawangan, Kecamatan Ajibarang dan ia masih harus terus berjuang (bekerja) demi kelangsungan hidupnya!

PSK usia 60-an tahun, pejuang kemerdekaan usia 100-an tahun, dan banyak orang-orang tua renta lainnya yang terpaksa masih terus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari apabila mereka masih ingin bisa hidup lebih lama di dunia ini. Apakah ini tanda bahwa negara sudah peduli dengan kesejahteraan rakyatnya?

Kisah yang sangat memilukan dari negeri ini, namun belum terdengar apa solusi yang ditawarkan oleh para calon wakil rakyat kita.

Kita semua akan tua, tapi tidak semua memiliki kemampuan yang sama.

Kesejahteraan atau masyarakat adil makmur adalah tujuan kita menjadi bangsa yang merdeka. Negara dalam hal ini pemerintah dan wakil rakyat serta segenap warga negara seharusnya bisa mewujudkan cita-cita proklamasi ini. Seharusnya negara yang berdasarkan Pancasila dan dengan UUD 1945-nya yang mencantumkan tentang keadilan sosial, manusia yang adil dan beradab, penghidupan yang layak, dan kesejahteraan harus bisa mewujudkan hal ini.

Tapi kenapa hingga hari ini hal itu belum juga terwujud? Akankah bisa terwujud?

Bisa!  Kita bisa mewujudkannya melalui pajak!  Melalui Pajak Pribadi.

Sistem perpajakan dengan cara perhitungan sendiri (self assesment) telah diterapkan sejak masa Mar'ie Muhammad dahulu dan langkah terakhir pemerintah tentang kepemilikan NPWP (nomor pokok wajib pajak) bagi setiap orang pun sudah benar. Hanya saja langkah ini perlu dilanjutkan dengan menerapkan bahwa pajak pribadi akan kembali ke pribadi masing-masing pembayar pajak. (Baca lagi catatan sami tahun 2010, Pajak untuk Apa?)

Jadi nanti seperti asuransi jiwa, di tahun kedua pembayar pajak bisa melihat rupiah yang akan dia dapatkan per bulannya bila kelak dia berhenti bekerja atau pensiun. Dana ini boleh juga digunakan untuk menghidupi orang yang sedang menganggur mau pun anak terlantar.  Bila hal ini dilaksanakan  maka bisa dijamin setiap warga negara yang punya penghasilan akan berlomba-lomba membayar pajak. Karena mereka sadar bahwa dengan membayar pajak berarti masa depan mereka akan terjamin. 

Bisa jadi perusahaan asuransi khawatir akan wacana ini, meski sebetulnya hal itu tidak perlu terjadi, karena asuransi akan tetap diminati. Asuransi lebih pada mengantisipasi faktor risiko meski bisa juga untuk menambah penghasilan kelak, dan berbeda dengan pajak, uang asuransi bisa diwariskan ke ahli waris.

Memang negara-negara pemberi utang akan khawatir bila ini bisa terwujud, karena dengan dana yang terkumpul, negara kelak cukup berutang kepada rakyatnya bukan ke mereka. Sehingga bisa jadi mereka akan berupaya menghalang-halangi terwujudnya hal ini.

Meski kampanye untuk pemilihan legislatif telah berlangsung sekian lama, namun sepertinya belum terdengar dari para calon wakil rakyat mau pun partai-partai peserta pemilu yang mengumandangkan wacana pajak untuk kesejahteraan rakyat!

Partai baru yang mengusung isu restorasi dan perubahan pun tak menyinggung untuk pemecahan isu ini. Demikian pula dengan partai progresif yang telah menelurkan 6 Program Aksi Transformasi Bangsa, tak pula menyentuh soal ini.

Sementara menjelang Pemilu, dana bantuan sosial di APBN mencapai angka 91,8 triliun rupiah, yang bisa saja tak jelas pemanfaatannya dan rawan digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek. Uang rakyat dipakai untuk hal-hal yang tidak jelas, sedangkan rakyatnya sendiri masih banyak yang sengsara.

Apakah calon-calon presiden kita akan ada yang mengangkat isu pajak untuk kesejahteraan rakyat ini?  Kita tunggu saja.

Ingat! Pemilu bukan untuk kesengsaraan rakyat tapi untuk kesejahteraan rakyat.


31 Maret 2014 | samidirijono | arsitek |