Sabtu, 28 Mei 2011

Arsitektur dan Relasi Kekuasaan

Apakah arsitektur telah diperalat oleh kekuasaan atau kekuasaan dimanfaatkan untuk melahirkan ide-ide arsitektur?

Arsitektur ada hubungannya dengan kekuasaan adalah suatu hal yang tak bisa dipungkiri, demikian diungkap Rizal Syarifuddin saat memandu diskusi Arsitektur dan Relasi Kekuasaan pada tanggal 27 Mei 2011.

Diskusi ini bila dikaitkan dengan keputusan penghentian pembangunan gedung DPR atau wacana pemindahan ibu kota, menurutnya bisa jadi salah satu contoh kasus menarik berkenaan dengan tema diskusi yang menampilkan narasumber Taufik Rahzen dan Sutrisno Murtiyoso.

Masa kini adalah kegiatan sosial politik yang tengah berlangsung, sehingga belum cukup jelas di mata Sutrisno Murtiyoso, apalagi pengaruh kepentingan dan sikap kita masih bergumul di dalamnya. Karena itu dia hanya mengupas dari sisi pengetahuannya di sejarah arsitektur.

Dalam sejarah kita, tiap kali terjadi pergantian kekuasaan maka ibu kota pun pindah. Ibu kota selalu mengikuti tempat tinggal rajanya. Hal ini berbeda dengan pelabuhan yang tidak semudah itu berpindah.

Malaka pada awal abad ke-15 tercatat sebagai kota metropolis, lalu Banten dan Makassar yang merupakan kota metropolis internasional.

Jalinan sistem kekuasaan dan arsitektur kota kita pada masa lalu itu membentuk tradisi arsitektur kota yang berbeda dengan yang kita alami sekarang. Pergantian kekuasaan (baca: penjajahan) membuat sejarah terputus.

Kota-kota kita sekarang lahir di masa modern dan berbasis perniagaan yang mengikuti tradisi Eropa abad pertengahan. Rata-rata berusia di bawah 100 tahun sehingga 'tradisi' berkota kita belum cukup terbakukan. Kita di-'paksa' hidup di kota modern yang tidak kita kenal, kota binaan yang kita terima tanpa kita minta. Jadi seperti kita disuruh menerima kloset yang bukan tradisi kita—tradisi kita adalah jongkok—maka akhirnya kita pun tetap jongkok di kloset duduk.

Taufik Rahzen membagi siklus sejarah kita ke dalam 500 tahunan, 30 tahunan, dan siklus kecil 7 tahunan. Diawali dari tahun 535 yang merupakan letusan kedua Krakatau, kemudian tahun 1011 maha pralaya di Kediri, Udayana wafat. Pada tahun 1511 Malaka runtuh.

Dan menurutnya tahun 2011 ini seirama dengan pergantian zaman dari rama (brahmana), raka (satria), hingga tiba zaman sudra (rakyat), pertanda berakhir masa arsitektur yang sekarang, berganti ke arsitektur rakyat—arsitektur perumahan rakyat.

Dalam siklus 30 tahunan bisa dilihat berbagai peristiwa. Tahun 1908 ditandai dengan kebangkitan nasional, tahun 1938, tahun 1968 dicanangkannya Repelita (rencana pembangunan lima tahun) pertama, hingga tahun 1998 Sidang Istimewa MPR. Dan kita tunggu di tahun 2028 mendatang akan ada apa?

Sedangkan di siklus 7 tahunan setelah 1998 dan 2005, akan ada apa di tahun 2012 nanti?

Mengenai ibu kota pun Taufik sempat mengamati rencana Sukarno memindahkan ibu kota ke Palangkaraya. Menurutnya Sukarno tidak betul-betul ingin memindahkan ibu kota ke sana, itu hanya siasat untuk mengambil Serawak, Sabah, dan Brunei semata. Sedangkan isu posisi Palangkaraya ada di tengah Indonesia itu hanya untuk pengalihan saja.

Dari apa yang diungkap oleh kedua narasumber ini ada benang merah yang sebetulnya bisa ditarik.

Sejarah mencatat bahwa dahulu pun ada pembedaan antara ibu kota dengan kota niaga/perdagangan, di mana daerah pemerintahan dipilih di tempat yang relatif lebih tenang sesuai dengan fungsinya yang butuh ketenangan. Jadi tidak seperti sekarang, ibu kota sebagai pusat pemerintahan bergabung dengan pusat perdagangan di Jakarta.

Pusat pemerintahan cenderung lebih mudah dipindah dibanding pusat perdagangan. Namun karena sejarah juga mencatat perpindahan pusat pemerintahan terkait dengan pergantian kekuasaan, maka kini itu pun menjadi beban kekhawatiran (bila tak boleh disebut ketakutan) bagi beberapa kalangan bila ibu kota kita dipindahkanapalagi ke luar pulau Jawadikhawatirkan Indonesia akan bubar.

Tetap di Jawa yang sudah sumpek dan penuh sesak, tampak bukan pilihan terbaik. Meski mungkin tidak harus di Palangkaraya, tapi jika ditinjau dari beberapa faktor, maka alternatif terbaik masih tetap Kalimantan Tengah.

Waspada boleh, tapi perlu diingat, dengan sistem pemerintahan yang tidak lagi berupa kerajaan, dan telah pula mengalami beberapa kali pergantian kekuasaan maupun sistem bernegara, pada kenyataannya Indonesia masih tetap berlangsung.

Dan apabila pergantian zaman ke sudra itu benar, bukankah itu bisa juga pertanda bahwa pusat pemerintahan harus pula berpindah? Atau mungkinkah goncangan yang kerap mendera ini memang akibat posisi ibu kota yang ada sekarang?

Penafsiran Taufik Rahzen tentang ide Palangkaraya dari Sukarno pun bisa jadi keliru, karena bukan tidak mungkin yang dipikirkan Bung Karno justru sebaliknya. Keinginannya memindahkan ibu kota itulah yang salah satu penyebab dia ingin menyatukan ketiga daerah tadi ke pangkuan ibu pertiwi. Faktor keamanan ibu kota bisa jadi salah satu pertimbangannya.

Mengikuti utak-atik-gatuk dari Taufik bisa saja itu pertanda di tahun 2011 dimulainya pencanangan dan diskusi intensif pemindahan ibu kota, di tahun 2012 dimulainya perancangan yang dilanjut dengan pembangunan, di tahun 2028 peresmian pusat pemerintahan di ibu kota baru.

Gotong-royong yang menurut Sukarno adalah inti sari Pancasila, saatnya kita bangun kembali dan amalkan bersama sebagai satu bangsa yang besar.


28 Mei 2011 | samidirijono | arsitek |

Rabu, 18 Mei 2011

Apa Itu Desain and Build?

Seperti kita ketahui, di Indonesia, masyarakat kita yang berhubungan dengan dunia konstruksi sering menggunakan istilah Desain and Build, namun dengan pengertian dan pemahaman yang salah.

Sungguh menarik mengikuti diskusi dan penjelasan tentang 'Desain and Build' pada tanggal 9 Mei 2011 di mailing list Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yang disampaikan oleh dua orang arsitek, Dian Kusumaningtyas dan Didi Haryadi. Berikut ini petikan dari diskusi tentang itu.

Design-Build sudah lama ada dan legal, demikian pernyataan yang ditulis oleh Dian Kusumaningtyas.

Dia sudah mengerjakan proyek-proyek Design-Build (DB) dari tahun 90-an. Menurutnya kontrak-kontrak proyek Worldbank, ADB, dan kerja sama asing swasta dengan pemerintah sudah lama mengerjakan ini di mana-mana.

AIA (Institusi Arsitek Amerika) punya dokumen kontrak untuk sistem Design-Build. Menurut Dian kalau menggunakan dokumen kontrak DB-nya AIA jelas sistemnya. FIDIC juga punya sistem kontrak DB (Orange Book).

Tapi itu semua untuk proyek yang tingkat kesulitannya besar. Kalau untuk rumah tinggal tentunya harus menggunakan sistem kontrak DB yang lebih sederhana.

Jadi menurutnya kalau soal DB-nya tidak ada yang haram. Itu hanya soal pengaturan tugas dan tanggung jawabnya saja.

Kalau yang ditanya sistem mana yang lebih baik antara DB dan tidak, tentunya tergantung situasi dan kondisi. Tidak gampang memutuskan mana yang lebih baik.

Kalau ada pihak-pihak yang ngawur (arsitek, struktur, mekanikal, elektrikal, dll - sebagai konsultan) atau kontraktornya (dalam satu kasus), tidak berarti suatu sistem akan menjadi jaminan mutu dalam semua situasi.

Menurut Dian, apa pun sistem yang dipakai, semuanya ada baik dan buruknya.

Ikatan Arsitek Indonesia memang belum mengatur tentang Design-Build termasuk untuk kontrak dan pelaksanaannya.

Dan ingat, bukan hanya AIA yang menerbitkan contract document berbasis DB, ada RIBA, FIDIC, dan banyak institusi arsitek lainnya. Semuanya ditujukan untuk mengatur praktik arsitek yang sesuai dengan Code of Ethics atau Code of Professional Conduct yang dianut.

Permasalahannya menurut Dian Kusumaningtyas, ada kesalahan persepsi atau mengartikan dari kalimat Design-Build. Dulu juga dikenal sebagai D&C (Design and Construct).

Memang di sini sering digunakan atau dilakukan penerjemahan yang mengakibatkan kesalahan persepsi. Contoh yang baru-baru ini mengagetkan dia adalah Gedung Hijau—diterjemahkan langsung dari bahasa Inggris 'green building'.

Jadi, arti Design-Build itu apa? Arti yang paling 'sederhana' dari design dan build, Design dari Designer dan Build dari Builder. Jadi maksudnya paket kerja sama antara Designer (arsitek) dan Builder (kontraktor).

Dian menjelaskan lebih jauh, yang banyak terjadi di proyek sederhana adalah I am Designer and I am Contractor (saya desainer dan saya juga kontraktornya). Ini salah!

Yang diizinkan dalam institusi-institusi seperti AIA, RIBA, dan lainnya itu adalah I am a Designer—I am working together to produce one package of submission—with a Contractor (saya desainer—saya bekerja sama untuk menghasilkan satu paket penawaran—dengan kontraktor).

Tujuan DB yang sederhana adalah:
  1. Menghemat waktu. Terutama waktu dalam hal melakukan gambar-gambar detail sampai sempurna. Umumnya kalau Desainer melakukan hal ini sering terjadi bongkar pasang gambar karena kurang menguasai detail yang applicable di lapangan. Builder umumnya lebih menguasai detail-detail ini sehingga diharapkan dapat cepat dilaksanakan;
  2. Menghemat waktu karena proses produksi detail ditangani langsung oleh Builder;
  3. Menghemat waktu pelaksanaan karena proses keputusan di lapangan dilakukan sepenuhnya (90-95%) oleh Builder. Desainer umumnya hanya mengambil keputusan apabila klien meminta perubahan atau ada kasus-kasus lainnya yang memerlukan keputusan Arsitek.

Masalah terbesar di DB di seluruh dunia adalah Kualitas. Biasanya kompromi-kompromi yang dilakukan Builder selalu mengakibatkan Kualitas yang diinginkan oleh Arsitek tidak tercapai. Dengan catatan “Arsiteknya TAHU kualitas yang diinginkannya dan TAHU bagaimana caranya untuk mencapai kualitas itu”. Kalau tidak TAHU... Sebaiknya “serahkan kepada ahlinya” daripada semakin banyak omong dan hanya menciptakan blunder yang tidak perlu.

"Jadi jangan menggunakan istilah DB kalau tidak mengerti maknanya dan implikasinya terhadap bentuk atau format kontrak," tandas Dian.

Didi Haryadi, Ketua Badan Keprofesian IAI menambahkan dengan tambahan catatan bahwa masing-masing pelaku/peran bertindak sesuai kompetensinya.

Didi sependapat dengan Dian dan menambahkan penekanan pada 3 butir tujuan DB, menurutnya:
  1. Menghemat waktu dalam hal di sinilah peranan proses shop drawing oleh builder.
  2. Setuju proses produksi detail, dengan catatan bahwa si builder (pelaksana) harus kompeten.
  3. Keputusan di lapangan sebaiknya diartikan sebagai keputusan yang diambil di lapangan (pada masa/saat konstruksi):
  • keputusan msalah-masalah lapangan di lapangan, dan
  • keputusan masalah-masalah desain di lapangan.

"Persoalan TAHU atau tidak tahu, ya yang mengambil keputusan harus tahu, kalau tidak tahu jangan merasa tahu lalu mengambil keputusan (kode etik arsitek menyuarakan demikian). Bukan kalau dilihat arsitek (designer)-nya tidak tahu terus keputusan dan tanggung jawabnya diambil alih si constructor / builder-nya atau pemeran lain." demikian ditekankan oleh Didi.

Dari apa yang disampaikan oleh mereka berdua, tampaknya menjadi tugas kita bersama untuk meluruskan persepsi yang telah salah selama ini tentang keberadaan istilah Design and Build kepada masyarakat, agar ke depan kita bisa berangkat dengan pengertian yang sama dan betul.

Saya arsiteknya dan saya juga kontraktornya memang tidak diakomodasi oleh IAI, mengingat itu akan menimbulkan konflik kepentingan. Arsitek di dalam mukadimah buku Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dengan Pengguna Jasa, antara lain disebutkan sebagai ahli yang terpercaya dalam mendampingi dan/atau mewakili pengguna jasa atau pemilik.

Mengingat dalam merancang dan membangun (DB) ternyata masing-masing punya tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda meski tujuan akhirnya sama, yakni mewujudkan karya dan menghadirkan peradaban.

Maka menjadi pekerjaan rumah bagi IAI untuk peduli dan membuatkan aturan tentang DB bagi arsitek, agar semuanya menjadi jelas dan dapat berjalan sesuai aturan.

Pengertian dan pemahaman yang salah bisa dihindari dengan aturan yang jelas.


17 Mei 2011 | samidirijono | arsitek |

Sabtu, 14 Mei 2011

Rupiah Oh Rupiah

Tentunya banyak orang yang tidak mengerti atau semakin tak mengerti apa yang terjadi dengan negeri ini.

Banyak orang pintar setingkat profesor doktor ada di negeri ini, tapi menjadi aneh ketika hampir tak terdengar mereka bicara tentang manfaat dan keuntungan penguatan nilai rupiah.

Apakah tak banyak orang yang punya pendapat seperti Bambang PS Brojonegoro atau media yang memang tak hendak mengangkatnya?

Bank Indonesia atau pun pemerintah tampaknya seperti lebih suka rupiah senantiasa dalam keadaan terpuruk. Berulang kali terdengar ucapan yang menyatakan berbahaya jika rupiah terlalu cepat menguat. Aneh rasa mendengar ini!

Opini penguatan rupiah berbahaya justru yang sering didengung-dengungkan. Ada apa sebetulnya? Kenapa seperti tiada keinginan mendorong penguatan rupiah?

Ketika mata uang dolar terpuruk di mana-mana. Indonesia malah berusaha menahan laju kekuatan rupiah. Aneh!

Ucapan Bambang PS Brojonegoro, Pelaksana Tugas Kepala Badan dan Kebijakan Fiskal, bahwa "Setiap Rp100 penguatan akan menghemat pengeluaran Rp400 miliar" seperti tiada artinya.

Padahal setiap angka penguatan sangat besar manfaatnya untuk pembayaran utang luar negeri kita.

Ada korupsikah dibalik ini semua? Karena bukan tidak mungkin semakin banyak utang akan semakin banyak komisi yang di dapat.

Alasan membahayakan ekspor selalu dikedepankan. Padahal bagi para pedagang hal ini bisa tidak terlalu bermasalah karena ini hanya akan berdampak untuk jangka pendek. Mereka akan dapat segera menyesuaikan terhadap tiap penguatan atau pun pelemahan yang terjadi.

Bagi spekulan mungkin saja bisa sedikit mengganggu. tapi yang pasti setiap penguatan rupiah akan sangat mengganggu mereka para penyimpan uang dalam bentuk mata uang asing.

Contoh, Presiden SBY yang entah untuk keperluan apa hingga punya simpanan lebih dari 200 ribu dolar, bisa jadi ia belum tentu rela jika nilai simpanannya menjadi berkurang akibat penguatan rupiah terhadap dolar.

Di lain pihak penguatan rupiah sebagaimana diungkap oleh Bambang tadi, tentunya bisa mendorong kita untuk segera mengurangi utang negara, bahkan melunasinya.

Memang diperlukan jiwa nasionalisme dalam hal ini sehingga bisa peduli mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Di sanubari rakyat kecil nasionalisme itu tampaknya masih banyak dimiliki. Tinggal bagaimana dengan segolongan lain, pemilik harta, yang perlu dibangkitkan rasa nasionalismenya.

Hanya ada dua pilihan, bergerak menuju keadaan yang lebih baik atau terpuruk dan hilang tak berbekas.

Berlari menuju cita-cita proklamasi.

11 Mei 2011 | samidirijono | arsitek |

Minggu, 08 Mei 2011

Indonesia yang Tidak Mengindonesia?

Ada perasaan sangat bangga membaca judul dan kalimat pertama di harian Kompas 7 Mei 2011 bahwa Universitas Indonesia mengenalkan perpustakaan yang diklaim sebagai terbesar di dunia.

Namun apabila berita itu benar, sungguh sangat sedih tatkala membaca kalimat selanjutnya "Perpustakaan dengan nama The Crystal Knowlegde...". Mengingat, universitas yang menyandang nama bangsa ini menamakan gedungnya dengan bahasa asing!


Mudah-mudahan bukan karena arsitektur gedung ini yang "konon kabarnya" mirip dengan salah satu desain gedung yang ada di negara lain maka mungkin tak diperlukan penggunaan bahasa Indonesia.

Atau, sedemikian jelek dan burukkah bahasa Indonesia bagi kita sehingga sebuah universitas yang menyandang nama bangsa dan negara pun seakan melupakan jati dirinya?

Tiadakah padanan kata itu dalam bahasa Indonesia? Malas mencari? Atau bahasa Indonesia memang sungguh sangat memalukan, kolot, ketinggalan zaman?!

Benarkah tiada lagi sisa makna arti sumpah pemuda di mata yang disebut sebagai kaum intelektual ini?

Masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang bermunculan secara serempak dan bertalu-talu di kepala.

Kalau kita saja sudah tidak bangga menggunakan bahasa persatuan kita sendiri, perlukah orang lain juga memperhatikan bahasa kita?

Yang acap terjadi adalah banyak yang sangat paham bahkan meng-kritisi terhadap penggunaan kaidah atau tata bahasa asing yang salah. Namun entah disengaja atau tidak, di antara mereka inilah yang justru terkesan tak peduli dengan penggunaan kaidah dan tata bahasa Indonesia.

Padahal satu-satunya alat yang masih mempersatukan kita sebagai bangsa yang satu hingga saat ini adalah bahasa Indonesia

Sungguh menyedihkan nasib bangsa ini. Di tengah keterpurukan dan kegalauan seperti saat ini tampaknya kian sedikit rakyatnya yang peduli untuk membangun kembali kepercayaan dan kemampuan diri kita.

Mungkin sudah saatnya kita bubarkan bangsa ini bila kita tak bisa lekas sadar akan makna berbangsa dan bernegara di bumi ini.

Bukan tidak boleh kita menggunakan bahasa asing, bahkan sangatlah baik bila kita mampu menguasai beberapa asing dengan baik. Namun penempatan dan penggunaannya haruslah di tempat tepat.

Mari kita junjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

08 Mei 2011 | samidirijono | arsitek |

Kamis, 05 Mei 2011

Soejoedi di Mata Arsitek dan Sahabatnya

Saat ini tak banyak orang yang mengenal Soejoedi Wirjoatmodjo, termasuk mereka yang berkecimpung di bidang arsitektur.

Masyarakat lebih mengenal keindahan gedung DPR/MPR yang bentuknya unik dan tak lekang oleh zaman itu, dibanding sang arsiteknya, yakni Soejoedi (baca: Suyudi).


Saat hadir di acara peluncuran buku Membuka Selubung Cakrawala Arsitek Soejoedi yang ditulis oleh Budi A. Sukada, IAI, banyak terungkap sisi lain dari Soejoedi yang mungkin kita tidak ketahui sebelum ini.

Acara dipandu oleh Sutrisno Murtiyoso pada 28 April 2011 di Jakarta ini, diawali oleh sang penulis dengan mengungkapkan sejauh mana objektifitas dia dalam membedah karya Soejoedi ini melalui tulisannya.

Budi Sukada dalam penulisannya menggunakan metode yang biasa digunakan oleh Charles Jenks. Menurutnya, Charles Jenks dalam melihat karya melalui dua cara. Pertama, karya yang ditiru dan kedua, menyempurnakan diri.

Selanjutnya Budi Sukada di dalam membedah karya Arsitek Soejoedi menggunakan apa yang disebutnya dengan "teori dorongan estetik".

Ulasan dimulai oleh Prof. Slamet Wirasonjaya, yang bercerita bahwa di dalam berkarya arsitek Soejoedi dapat memaksa konstruksi baja untuk mengikuti bentuk bangunan yang dibuatnya. Sebagai arsitek, Soejoedi berpendapat bahwa konstruksi harus mengikuti bentuk, bukan bentuk mengikuti konstruksi.

Menurut Prof. Slamet, saat ini sebutan ARSITEK telah tenggelam. Arsitek tidak lagi dikenal sebagaimana di masa lalu. Masyarakat sekarang lebih mengenal istilah konsultan, bukan lagi arsitek. Pertanyaan yang sering terdengar saat ini "siapa konsultannya?" bukan "siapa arsiteknya?".

Hal ini diperparah oleh UUJK (Undang-Undang Jasa Konstruksi) yang ikut pula menghancurkan arsitek. UUJK menyebut konsultan, bukan ARSITEK, sebagaimana hal ini diungkap oleh Ridwan Kurnia, mantan ketua IAI daerah Jawa Barat.

Mereka berdua menekankan agar kita harus mengembalikan posisi arsitek ke tempatnya semula, bahwa yang merancang bangunan itu ARSITEK bukan konsultan.

Yuswadi Saliya, IAI berpendapat, bahwa masa kreatif Soejoedi sangat singkat, dia hanya sempat berkarya selama 20 tahun, dia meninggal di usia yang masih sangat produktif.

Menurut Yuswadi dengan membaca buku Membuka Selubung Cakrawala Arsitek Soejoedi masih sulit untuk menempatkan Soejoedi, apakah dia arsitek modern di Indonesia atau arsitek Indonesia modern? Karena di buku itu tidak terungkap sisi Soejoedinya sendiri siapa?

Suprayogi adalah orang dibalik sukses Soejoedi, dialah yang membawa Sutami dan Soejoedi. Hal ini diungkap oleh Lutfi, salah seorang sahabat Soejoedi.

Sebagai salah seorang arsitek yang beruntung karena pernah menerima resep merancang dari Soejoedi, Hoemar menceritakan bahwa menurut Soejoedi untuk mendapatkan rancangan yang baik maka ukuran yang digunakan dalam mendesain itu harus selalu bisa dibagi tiga. Itulah yang menurutnya mengapa karya-karya Soejoedi sangatlah enak untuk dipandang.

Arsitek Harisanto mengungkapkan pesan Soejoedi agar kita tidak perlu takut atau minder bila berhadapan dengan orang asing, karena menurutnya kita ini setara dengan mereka.

Vila Arsyad menurut Arsitek Han Awal adalah karya terbaik Soejoedi. Di gedung ASEAN, Soejoedi membuat berjenjang-jenjang dengan teras-teras yang merefleksikan sawah. Di PGI (Pusat Grafika Indonesia) dahulu, pendopo diterjemahkan dengan bahasa internasional. Soejoedi pandai bermanipulasi dengan bidang yang panjang.

Prof. Josef Prijotomo baru mengenal Soejoedi dari buku Gedung MPR/DPR RI. Josef mengamati, bahwa ada dua tipe orang yang kembali dari belajar di mancanegara. Yang pertama, melokalkan yang global dan yang kedua, mengglobalkan yang lokal.

Maksud melokalkan yang global adalah mereka yang menimba pengetahuan di luar kemudian menerapkan yang dari luar itu ke dalam sini. Sedangkan mengglobalkan yang lokal adalah mereka yang menimba pengetahuan untuk menginternasionalkan Indonesia.

Soejoedi adalah termasuk tipe yang kedua, di mana dia bisa mengangkat nilai-nilai tradisi menggunakan ilmu modern untuk menginternasionalkan Indonesia.

Pengaruh Soejoedi di Jawa Tengah atau Semarang pada khususnya sangat besar dan itu bisa ditelusuri hingga kini. Hal ini diungkapkan oleh Prof. Totok Rusmanto.

Prof. Bagoes Wiryomartono berpendapat bahwa Soejoedi sebagai original thinker tidak mungkin dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Oleh Soejoedi justru dengan semangat modernism diharapkan membongkar agar tidak ada alasan untuk merasa inferior.

Soejoedi lebih bisa mengungkap esensi dasar tradisi kita dibanding Thomas Karsten atau pun arsitek-arsitek kolonialism lainnya.

Soejoedi seorang arsitek yang memiliki integritas dan dedikasi pada pekerjaan. Dia hidup sebagai arsitek dan menghidupi arsitektur.

Di sisi lain, Prof. Eko Budihardjo mengingatkan kita untuk bisa membawa semangat Soejoedi dalam kehidupan di masa kini, agar kita tidak mudah melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah dibuat.

Ia mencontohkan ruang terbuka hijau di Jakarta yang saat ini sudah melanggar undang-undang karena sudah berada di bawah 20 %, jangan lagi dikurangi dengan lebih mengutamakan pembangunan gedung, apalagi di daerah hijau seperti di area MPR/DPR.

Pesan Prof. Eko, ruang hijau kota sekarang harusnya tidak dikurangi tapi justru kita tambah.

Mari hadirkan peradaban melalui karya arsitektur.

05 Mei 2011 | samidirijono | arsitek |