Minggu, 21 Februari 2010

Sanksi Hukum Sangsi Hukum

Membaca berbagai kasus hukum di media masa akhir-akhir ini bila dicermati sepertinya ini menggambarkan betapa carut-marut hukum di negeri kita. Dari kasus Prita, Century, Antasari, pengeluaran paksa penghuni dari rumah dinas TNI, atau pun kasus-kasus yang tidak kunjung selesai seperti Munir, penculikan aktivis, dan Lapindo.

Sedangkan di lain pihak dari segi pembuatan peraturan dan perundang-undangan pun tidak jauh berbeda dengan kasus-kasus hukum itu sendiri, carut-marut!

Mulai dari bongkar pasang Undang-Undang Dasar (UUD) hingga 4 kali, yang sesungguhnya saat gerakan mahasiswa (reformasi) digulirkan tuntutan utama hanya turunkan Suharto karena terlalu lama berkuasa akibat tidak ada pembatasan masa jabatan. Pasal 7 UUD'45 "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali" yang seharusnya tinggal ditambahkan kata misalnya "untuk yang terakhir kali".

Tetapi yang terjadi justru semua pasal diobrak-abrik dan parahnya tidak juga dipelajari terlebih dahulu catatan-catatan rapat para pembuat naskah awal, supaya bisa dimengerti maksud dari tiap pasal atau ayat yang tertulis di sana. Dan konon kabarnya di dalam amandemen itu ada keterlibatan tangan-tangan asing untuk memasukkan kepentingan-kepentingan mereka, betulkah?

Kilas Balik

Bila kita buka dan teliti kembali UUD'45 kita, dalam banyak pasal-pasalnya diamanatkan supaya dibuat turunannya yakni undang-undang untuk memperinci maksud dan tujuan pasal-pasal tadi. Sehingga itulah sebab kenapa di dalam pasal atau ayat UUD'45 banyak terdapat kata "ditetapkan atau diatur dengan undang-undang".

Dan bila kita baca Aturan Tambahan dalam UUD'45 tercantum dengan jelas pada butir 1, bahwa "Dalam enam bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini."

Sementara sangat banyak undang-undang dan peraturan yang dipakai hingga saat ini yang belum dibuat menyesuaikan UUD'45 itu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/Perdata, UU Gangguan (Hinder Ordonantie), dan masih banyak lagi produk hukum kita yang merupakan produk kolonial, yang sebetulnya perlu diubah atau disesuaikan isinya dengan semangat UUD kita, yakni yang semangatnya bukan untuk kepentingan pemerintah (baca: penguasa kolonial) tetapi dimaksudkan lebih pada kepentingan rakyat atau publik. Dan jangan lupa bukankah untuk maksud itu Indonesia dibentuk dan dicanangkan sebagai Republik (urusan publik). Tapi itulah sebetulnya kenyataan yang sekarang ada!

Jadi seharusnya yang terjadi bukan justru malah UUD yang belum pernah diimplementasikan secara benar yang diubah-ubah hingga akhirnya kini kita pun ragu ini sistem pemerintahan presidensial atau parlementer?

Kini

Ketika dasar hukum kita tidak lagi kuat, ketika perangkat hukum tidak lagi peduli, ketika hukum bisa dipermainkan dan persepsi pun dapat dijungkirbalikkan, ketika hukum menjadi pilih kasih, ketika hukum tidak lagi bersandar pada keadilan, ketika petugas hukum tidak lagi adil, maka rakyat pun jadi tidak punya pegangan, rakyat pun menjadi sangsi akan hukum dan akhirnya tidak peduli pada hukum. Ketika hukum sudah dilemahkan pada pelaksanaannya sebagaimana beberapa contoh di atas tadi dan ketidakpedulian rakyat pun sangat terlihat dalam hal keseharian seperti dalam aturan berlalu lintas di mana jalan searah pun diterobos.

Ditambah lagi dalam pembuatan produk-produk atau aturan hukum pun nyaris tak punya semangat keadilan, yang dikedepankan lebih pada semangat ancaman dan materi. Semua produk hukum lebih mengedepankan besaran sanksi dalam bentuk uang. Sanksi hukum hingga berjuta-juta rupiah, di sisi lain tingkat kesejahteraan dan kemampuan rakyat sangat jauh di bawah itu. Contoh sanksi dalam UU Lalu Lintas yang bernilai jutaan rupiah dan yang terhangat adalah mengenai berita RUU Perkawinan dalam pengaturan nikah siri--melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat perkawinan. Sementara untuk melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat pencatat perkawinan pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula, baik untuk biaya resmi apalagi yang tidak resmi, yang tentunya ini menjadi beban bagi rakyat pada umumnya yang tingkat kemampuannya masih di bawah itu tadi.

Hal ini diperparah dengan penjatuhan sanksi terhadap suatu perkara, sangat tampak terjadinya ketidakadilan. Mengambil kakao langsung ditangkap dan diancam hukuman 6 bulan, sementara yang mengambil bermilyar-milyar masih bisa bebas berkeliaran dengan alasan belum ketemu pasal-pasalnya dan kalau pun ada ancaman hukuman itu hanya beberapa tahun saja.

Sebetulnya hukum yang perlu dikedepankan itu adalah bukan berdasarkan prosedural belaka tapi bagaimana keadilan itu ditegakkan, sebagaimana dikatakan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud M.D. dalam acara keagamaan di salah satu stasiun siaran TV swasta pada Minggu, 21 Februari 2010.

Telah puluhan tahun kita terbiasa hidup tanpa aturan yang baik, dan bila perbaikan demi perbaikan dimulai dari sekarang paling tidak masih perlu satu atau dua generasi lagi untuk bisa mencapai tertib hukum di negeri kita ini. Tapi tentunya hal ini harus dilakukan dari sekarang oleh seluruh elemen masyarakat agar kelak tidak lagi akibat sanksi hukum menjadikan kita sangsi akan hukum.

| 21 Februari 2010 | samidirijono | arsitek |

Kamis, 18 Februari 2010

Pohon Rindang Unsur Pencegah Banjir

Dalam perbincangan pagi 18 Februari 2010 di sebuah stasiun radio swasta, Nuim Khaiyath mengatakan, bahwa dalam buku Inside the Third World disebutkan salah satu ancaman bagi Indonesia adalah masalah banjir. Menurutnya hal ini terjadi karena tanah telah tertutup oleh bangunan semua sehingga curah hujan yang begitu besar tidak dapat terserap oleh tanah.

Pembicaraan mengenai banjir ini mengingatkan kembali perbincangan ringan kami beberapa waktu yang lalu. Salah satu yang menyebabkan air hujan langsung menyentuh tanah adalah karena dinas pertamanan kita punya kebiasaan yang salah, yakni memangkas pohon pada saat musim hujan. Memang alasan pemangkasan pohon biasanya adalah karena cabang pohon dikhawatirkan patah atau cabang pohon menjadi terlalu rendah sehingga mengenai kendaraan yang lewat di bawahnya.

Tidak tahu bagaimana di kota-kota lain, tapi di Jakarta ini bila kita perhatikan telah ada perubahan cara memangkas pohon yang dilakukan dinas pertamanan, ini terjadi sejak era Sarwo Handayani memimpin di dinas pertamanan dulu, pohon-pohon dipangkas atau lebih tepat mungkin bila istilahnya ditebang--karena biasanya setelah pemangkasan hanya tersisa batang pohon besar--sudah jauh lebih tinggi dari era sebelumnya. Yang tadinya "penebangan" pohon dilaksanakan pada ketinggian 2 hingga 3 meter, pada era Handayani telah dilaksanakan pada ketinggian 3 hingga 5 meter, meski cara pemotongan masih relatif sama, yakni babat habis hingga tinggal batang besar.

Dengan cara pemangkasan seperti itu, kelak beberapa tunas yang akan tumbuh menjadi cabang baru berkecendrungan terjadi di seputar bekas batang terpotong dan ini pula salah satu yang mengakibatkan cabang pohon mudah patah di kemudian hari, selain karena pohon angsana yang biasanya ditanam di bahu jalan di Indonesia ini dari Jakarta sampai Merauke atau Sabang memang bukan dari jenis kayu tanaman keras yang tidak mudah patah. Namun akibat cara penerapan kebijakan yang salah (keseragaman) di zaman yang lalu, tanaman ini akhirnya menjadi semacam tanaman wajib yang dapat kita jumpai di seantero negeri ini.

Penanaman angsana yang dipakai untuk menggantikan akasia sebelumnya, semula hanya dimaksudkan sebagai tanaman sementara yang berfungsi untuk peneduh dan penyerap polusi, karena kedua tanaman ini memang tergolong cepat pertumbuhannya. Rencana selanjutnya adalah di sela-sela jajaran pohon ini akan ditanami jenis pohon tanaman keras yang tidak mudah patah, guna menggantikan pohon-pohon angsana ini kelak, namun rencana ini tidak pernah terwujud.

Pohon besar dan rindang salah satu fungsinya adalah dapat menahan air hujan yang tercurah dari langit agar tidak langsung jatuh ke permukaan bumi (tanah) namun fungsi ini seperti sudah tidak begitu disadari oleh kita sekalian, karena sekarang ini sudah jarang terdapat pohon besar nan rindang yang dapat menjadi tempat berteduh di kala hujan. Padahal pohon besar nan rindang bisa menahan air dalam jangka waktu setengah hingga satu jam lebih sebelum air itu menetes atau pun mengalir melalui batang dan ini artinya memberi kesempatan air yang ada dipermukaan tanah meresap atau mengalir terlebih dahulu, sehingga ini menjadi salah satu unsur pencegah banjir.

Pohon rindang dari jumlah daunnya yang banyak menyebabkan ia mempunyai luas permukaan yang lebar sehingga dapat berfungsi menampung air dalam jumlah besar. Itulah pulalah sebab kenapa di kala hujan cabang pohon itu jadi lebih rendah dari biasanya atau bahkan bisa patah akibat menahan berat beban air yang cukup besar tadi. Jadi sebaiknya pepohonan tidak dipangkas di kala musim hujan, kalau pun terpaksa dipangkas sebaiknya hanya untuk cabang tertentu yang memang telah menjadi terlalu rendah.

Tulisan ini dapat melengkapi tulisan Banjir Karena Ulahku sebelum ini.

| 18 Februari 2010 | samidirijono | arsitek |

Sabtu, 13 Februari 2010

das Sein und das Sollen

Tanggal 12 Februari kemarin saya buat satu blog lagi. Ide awalnya sederhana, supaya orang asing juga bisa membaca tulisan-tulisan yang telah dimuat di balai jumpa, jadi dengan kata lain dibuat versi Inggrisnyalah.

Hanya saja untuk mengalihbahasakannya butuh waktu lagi, tetapi untung saja di zaman sekarang ini apa pun sudah jauh lebih mudah. Mesin-mesin penerjemah sudah banyak, baik yang berbayar mau pun yang gratisan, ini bisa menghemat waktu dan keduanya tidak kalah hebat, masing-masing punya kelebihan sendiri. Keputusan akhir yang diambil adalah menggunakan mesin terjemahan google--di sini lebih populer disebut paman google. Disebut paman mungkin karena mengambil ide dari negeri Paman Sam (Amerika), Paman Gober, Paman Donal, Paman Kikuk, atau Paman Doblang he.he.he...

Memang sempat timbul pertanyaan apa hasil terjemahannya cukup baik dan akurat? Tapi demi menghemat waktu maka pilihan itu terpaksa diambil dan lagi pula biasanya buku-buku terjemahan juga sepertinya sengaja dibuat tidak sebaik dan selengkap aslinya, seperti buku terbitan Jepang yang diterjemahkan ke bahasa Inggris pasti tidak selengkap aslinya, atau berbahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga banyak bagian-bagian penting yang hilang, hanya tulisan berbahasa Indonesia saja yang biasanya lebih lengkap dan bagus dalam versi Inggrisnya.

Berbagai alasan yang membuat kenapa itu sepertinya harus terjadi dan oleh karena itu pulalah salah satu alasan kenapa blog baru itu pun dibuat cukup dengan bantuan Paman Google saja. Yang penting adalah kita sendiri bisa mengerti apa yang ingin disampaikan di balai jumpa.

Saat mencari judul untuk web log ternyata sulit juga karena banyak kata-kata yang diinginkan sudah digunakan orang lain. Langkah terakhir adalah membuka KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Edisi Ketiga--kamus yang baru mahal banget jadi belum beli--dan ketemu kata das Sein dan das Sollen. Das Sein berarti keadaan yang sebenarnya pada waktu sekarang, sedangkan das Sollen berarti apa yang dicita-citakan; apa yang harus ada nanti, atau untuk singkatnya arti dari keduanya adalah "yang ada dan yang seharusnya". Keduanya diambil dari bahasa Jerman dan kedua kata ini sangat tepat karena memang untuk tujuan itulah balai jumpa mau pun das Sein und das Sollen dibuat.

| 13 Februari 2010 | samidirijono | arsitek |

Rabu, 10 Februari 2010

Area Parkir Tanggung Jawab Siapa?

Kebetulan tadi siang ada janji dengan seseorang di Mall of Indonesia (MOI) Kelapa Gading, maka kepikiran mungkin selesai pertemuan bisa sekalian membeli baterai untuk kamera di sana. Namun ternyata toko yang ada di sana tidak menjual baterai kamera. Pramuniaga dengan ramah menjelaskan bahwa baterai kamera dapat dibeli di service center yang tidak jauh dari lokasi dan memberikan secarik kertas kecil yang berisikan alamat service center mereka.

Karena alamatnya tidak jauh, yakni di Jln. Raya Boulevard Barat maka sepulang dari MOI mampirlah ke sana. Service center terletak di kompleks ruko demikianlah masyarakat biasa menyebutnya. Disebut ruko atau rumah toko walau pada kenyataannya kebanyakan bangunan itu hanya menjadi toko, karena sangat jarang ditinggali, kalau pun ada biasanya yang tinggal di sana hanya para penjaga toko. Hal ini terjadi konon kabarnya karena membuat izin mendirikan ruko lebih mudah daripada izin membuat toko atau pertokoan. Kalau memang betul begitu, tentunya sungguh aneh peraturan di Indonesia ini ya?


Seperti kondisi kebanyakan deretan ruku-ruko di sepanjang Boulevard Kelapa Gading ini, bila kita perhatikan di sekitar area parkir ruko-ruko di sana hampir semuanya tipikal sama, yakni kondisi jalan parkir kendaraan hampir rata-rata rusak. Sedangkan di daerah Boulevard Barat yang dikenakan biaya parkir jam pertama Rp3000,00 dan Rp1.500,00 tiap tambahan jam berikutnya pun masih juga kita temukan kondisi jalan area parkir yang rusak dan tidak kunjung diperbaiki. Kenapa begitu?

Beberapa tahun yang lalu Ikatan Arsitek Indonesia pernah diundang untuk menghadiri rapat pihak-pihak yang berkepentingan di sana, seperti pemerintah daerah (pemda) setempat dan developer guna mencari titik temu di antara mereka mengenai kondisi perparkiran di Kelapa Gading. Saya kebetulan yang diutus Ketua Umum IAI saat itu untuk hadir dalam rapat tersebut. Rapat yang salah satunya membahas tentang masalah perparkiran di sana, di mana masing-masing pihak yang berkepentingan mempunyai pandangan yang berbeda tentang siapa sebetulnya yang memikul beban tanggung jawab untuk perbaikan di area parkir.

Berangkat dari sana pertanyaan ini sempat mengusik kembali dalam benak, "Apakah sampai hari ini masih terjadi lempar tanggung jawab antara developer dengan pemerintah daerah?" Di mana developer tidak berkehendak memperbaiki jalan dengan alasan pemda telah menarik retribusi parkir di sana sehingga merupakan kewajiban pemda untuk memperbaiki area parkir yang rusak, sedangkan pemda tidak merasa perlu memperbaiki jalan itu karena menurut pemda jalan itu belum diserahkan kepada pemda. Bila benar demikian, siapa yang dirugikan akibat perbedaan pandangan itu? Tentu saja para pemilik ruko dan masyarakat pengunjung ruko, karena dengan kondisi area parkir banyak yang rusak menjadi tidak nyaman untuk berkendara di situ. Masa iya perbaikan area parkir harus menjadi tanggung jawab pemilik ruko?

Mudah-mudahan kondisi jalan rusak di area parkir yang ada saat ini bukan karena masih berujung pada permasalahan yang sama. Tapi bisa saja hal seperti ini juga terjadi di tempat-tempat lain dan rasanya masyarakat atau publik berhak menuntut pihak-pihak terkait bila hal ini benar-benar terjadi, dengan dasar hukum undang-undang perlindungan konsumen tentunya.

Dan yang lebih aneh lagi, di Jakarta ini khususnya, di mana-mana untuk parkir kok bayar!

| 10 Februari 2010 | samidirijono |

Senin, 08 Februari 2010

Pajak untuk Apa?

Beberapa hari yang lalu saat kunjungan untuk berbelasungkawa atas berpulangnya ibunda kawan semasa kuliah dulu, baru tahu kalau ternyata ia sekarang tinggal di Amerika bersama dengan suaminya yang berambut pirang dan telah cukup lama menetap di San Fransisco.

Kembali ke Indonesia bersama suami untuk menjenguk ibu yang sedang sakit, namun duka pun menyelimuti tatkala sang ibu kemudian berpulang ke rahmatullah. Ibundanya pergi dengan wajah tersenyum dan kulit yang berkilau... Mudah-mudahan kesalahan almarhumah bisa dimaafkan, dosanya diampuni, sehingga diterima kembali ke hadirat Sang Kuasa. Segala sesuatu berasal dari Dia dan akan kembali kepada-Nya.. Amin.

Ia yang semula berkeinginan bila kelak pensiun akan kembali dan tinggal di Indonesia, tanah kelahirannya. Ketika melihat apa yang dialami ibunya saat di rumah sakit sempat membuatnya berpikir ulang untuk menghabiskan hari tua di sini kelak. Menurutnya kehidupan serba teratur dan terjamin di sana sangat berbeda dengan di sini. Dengan maksud menghiburnya, kami pun berbincang-bincang santai sambil bertukar kabar selama ini.

Dari perbincangan santai ini salah satunya mengangkat topik tentang pajak yang dipungut oleh negara. Meski telah menetap di sana dan hanya beberapa kali dalam setahun mengunjungi orang tua dan sanak keluarga di sini, ternyata ia senantiasa mengikuti perkembangan negerinya juga, sehingga tahu bahwa di sini pemerintah mulai menekankan untuk kepemilikan NPWP (nomor pokok wajib pajak) pada setiap warga negara. Mengenai perpajakan ini dia mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana, "Apakah kalian tahu uang pajak yang kalian bayarkan itu digunakan pemerintah untuk apa?" Dan menurut dia sepertinya pembayar pajak di sini terlalu bodoh atau naif karena mereka tidak banyak tahu pajak itu digunakan untuk apa.


Uang pajak ke mana?

Di San Fransisco setiap pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah akan kembali ke wajib pajak lagi kelak di saat ia pensiun. Jadi pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak itu hanya menjadi semacam pinjaman tanpa bunga bagi pemerintah guna menjalankan roda pemerintahan. Itulah sebabnya kenapa warga di sana punya kesadaran untuk membayar pajak.

Wajib pajak mulai di tahun kedua akan menerima laporan keuangan dari dinas pajak, yang berisikan antara lain berapa jumlah uang yang telah disetorkan dan berapa besar tunjangan yang akan diterima wajib pajak di saat pensiun nanti setiap bulannya, serta yang tidak kalah penting dilaporkan pula uang pajak yang telah disetorkan digunakan untuk apa. Jadi transparansi perpajakan di sana sudah sangat terang benderang. Dan karena sifatnya yang semacam pinjaman pada pemerintah maka itulah sebabnya kenapa wajib pajak di sana bisa memengaruhi kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah.

Sementara di Indonesia pajak itu masih berupa semacam upeti--layaknya di zaman penjajahan--yang harus disetorkan oleh rakyat kepada penguasa. Hasil pungutan pajak tidak pernah kembali ke kita, kalau pun dianggap kembali itu dalam bentuk fisik, seperti untuk perbaikan jalan. Sedangkan di San Fransisco pajak itu bukan kembali dalam bentuk perbaikan jalan atau semacamnya, tapi kelak akan kembali ke wajib pajak dalam bentuk yang sama dengan yang telah disetorkan, yakni sebagai tunjangan hari tua atau di saat kita tiba-tiba tidak punya pekerjaan alias menganggur.

Berangkat dari pengalaman San Fransisco ini, ada baiknya kita sekalian, termasuk pemerintah mulai berbenah diri khususnya dalam soal perpajakan. Agar masyarakat pun tahu manfaat dari membayar pajak sehingga memiliki kesadaran membayar pajak supaya rakyat juga tidak merasa hanya sebagai sapi perahan semata sebagaimana yang dirasakan selama ini oleh para pembayar pajak.

| 8 Februari 2010 | samidirijono |

Minggu, 07 Februari 2010

Hasil Penelitian Jangan Hanya Teronggok di Gudang

Membaca berita Kompas hari Sabtu, 6 Februari 2010 tentang Laboratorium Sel Surya Hartika sungguh ironis sekali. Apa yang dikerjakan oleh Hartika sebagai peneliti produksi sel surya selama 30 tahun, ternyata belum membuahkan hasil hingga saat ini.

Padahal di tahun 1996, sebagai bentuk pertukaran cendera mata dengan Pemerintah Malaysia berupa tiga mobil Proton Saga yang merupakan mobil nasional kebanggaan negeri jiran itu, Presiden Soeharto memberikan 50 panel sel surya hasil penelitian Hartika. Malaysia boleh unjuk gigi mampu membikin mobil sendiri, Soeharto ingin menunjukkan Indonesia tak kalah maju di bidang teknologi dengan menunjukkan teknologi sel surya ”bikinan sendiri”.

"Meskipun Indonesia sudah memulai, menurut Hartika, negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, ternyata yang lebih dulu membuat pabrikasi sel surya. Itu bukan karena para ahli mereka yang lebih dulu mampu membuat sel surya, melainkan ini lebih karena pemerintah negara-negara itu berani memutuskan membuat industri sel surya."

Hartika selepas studi Jurusan Elektronika Institut Teknologi Bandung (ITB) bergabung di Lembaga Elektronika Nasional (LEN)—dulu masih di bawah LIPI. Kemudian berkesempatan mendalami teknologi sel surya di Osaka, Jepang dan menimba ilmu itu di sejumlah negara di Eropa, Asia, juga Amerika Serikat.

Hartika memperoleh anugerah Satyalancana Pembangunan dari Presiden Soeharto (1997). Penghargaan itu dia dapatkan atas perannya dalam Lapangan Pembangunan Bidang Industri Strategis: Proses dan Produksi Komponen Sel Surya, Listrik Tenaga Surya untuk Sejuta Rumah. Dan berkat konsistensi, kesetiaan, serta penguasaan teknologi proses produksi sel surya pada Juni 2007, Hartika dikukuhkan sebagai profesor riset oleh Kepala LIPI Umar Anggara Djenie. Sebulan kemudian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan Satyalancana Karya Satya XXX untuk dia. Tapi anehnya, sampai kini, dua tahun menjelang Hartika pensiun, belum ada pabrikasi untuk sel surya di Indonesia, padahal negara kita yang berada di garis khatulistiwa ini memang membutuhkan sel surya agar dapat memanfaatkan karunia dari Sang Pencitpa.

Nawa Tunggal dalam liputan di Kompas menyampaikan bahwa sungguh sayang, di bidang kemandirian teknologi ini, pemerintah masih sebatas menyampaikan penghargaan. Para periset tentu berharap, pemerintah berani dan segera mengimplementasikan hasil riset teknologi mereka.

Memang ironis karena bagi seorang peneliti kurang lengkap rasanya bila hanya sampai sebatas penghargaan. Seperti arsitek, peneliti tentunya merasa lebih dihargai bila karya-karya mereka bisa diwujudkan dan diimplementasikan secara nyata, bukankah begitu?

Untuk maju, Indonesia tentunya harus berani menyediakan anggaran untuk penelitian dan pemerintah harus berani menggalang kerja sama atau mengoordinir pihak swasta dalam negeri untuk mewujudkan berbagai hasil penelitian yang telah dilaksanakan supaya hasil penelitian pun tidak hanya teronggok di gudang dan membuang-buang uang percuma.

| 7 Februari 2010 | samidirijono |