Senin, 27 September 2010

Wisata Budaya Tugu


Kampung Tugu yang berada di kawasan Cilincing, Jakarta Utara berawal dari pertengahan abad ke-17 sebagai tempat komunitas Portugis di Nusantara yang kalah perang melawan Belanda di tahun 1641.

Tidak ada catatan sejarah yang pasti mengenai keberadaan kampung tugu ini, ia hanya diceritakan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Meski ada berbagai versi cerita tentang awal keberadaan masyarakat Tugu, namun Arthur Michiels, generasi kesepuluh keturunan Portugis yang tinggal di sana memercayai bahwa masyarakat Tugu ini berawal di tahun 1661. Di tahun itu 23 kepala keluarga yang berjumlah 150-an jiwa membuka hutan di sebelah timur Sunda Kelapa sebagai tempat bersembunyi dari pasukan Belanda.


Gereja dan Kuburan

Tempat persembunyian ini kemudian ditemukan pendeta Melchior Leydecker pada tahun 1675. Lydecker kemudian menyebarkan agama Protestan di sana. Komunitas Portugis yang semula beragama Katolik pun pada akhirnya menjadi pemeluk Protestan. Pada sekitar tahun 1678 didirikanlah gereja pertama yang juga berfungsi sebagai sekolah.

Gereja itu terbakar akibat kerusuhan dan pada tahun 1744 dibangunlah gereja baru. Selesai pembangunan, pada tahun 1748 gereja ditasbihkan pendeta J.M. Mohr dan digunakan sampai sekarang.


Pada perkembangan selanjutnya, di sisi barat laut bangunan gereja dijadikan tempat pemakaman. Kuburan itu masih digunakan hingga kini, namun sayang kondisi makam saat ini tidak tertata dengan baik dan kurang terawat. Tanaman liar banyak tumbuh di sana-sini, makam pun sudah banyak yang rusak, dan batu nisan sudah banyak pula yang hilang.

Lokasi area gereja yang diapit oleh jalan Tugu Raya dan kali Cakung dapat menjadi tempat wisata yang menarik bila mau dipelihara dan ditata dengan baik. Apalagi mengingat tempat ini berdasarkan Perda DKI Jakarta No. 9 tahun 1999 telah dimasukkan sebagai Benda Cagar Budaya.


Komunitas dan Keroncong Tugu

Orang Portugis di masa itu bukan hanya senang mendengarkan musik, tapi juga pandai memainkan alat musik. Mereka senang berkumpul untuk bermain musik dan bernyanyi bersama.

Sayangnya di awal masa persembunyian dulu hanya beberapa alat musik saja yang sempat terbawa. Sebagian dari mereka terpaksa membuat alat musiknya sendiri, untuk kemudian berkumpul dan bermusik bersama. Selain untuk pemenuhan kebutuhan rohani mereka, bermusik juga berfungsi untuk hiburan dan bersosialisasi. Musik yang mereka mainkan ini kemudian berkembang dan kita kenal sekarang sebagai musik Keroncong Tugu.


Keroncong Tugu terus dimainkan secara turun-temurun oleh komunitas ini sampai ke generasi Arthur Michiels dan Andre J. Michiels, kakak Arthur yang menjadi ketua komunitas Tugu saat ini. Bahkan anak-anak mereka yang merupakan generasi kesebelas pun sudah pandai memainkan kesenian ini.

“Saya dulu ditertawakan oleh teman-teman, nama Arthur kok main keroncong” kata Arthur. Namun ia yang dahulu kesal karena dipaksa bapaknya bermain keroncong, akhirnya bersyukur sebab dengan bermain keroncong kini ia bisa keliling dunia untuk memenuhi panggilan “ngamen” di berbagai negara.

Arthur dan Andre pun bangga karena Keroncong Tugu diakui sebagai kesenian asli betawi. Rasanya pengakuan itu pun tidak salah, mengingat berdasarkan keputusan pemerintah kolonial Belanda No. 20 tertanggal 1 Januari 1840, komunitas keturunan Portugis dimasukkan dalam komunitas bumiputra (Betawi).

Suku, budaya, atau agama boleh beda tapi kita telah bersepakat, bahwa berbangsa satu bangsa Indonesia


24 September 2010 | samidirijono | arsitek |

[Tulisan ini dibuat untuk tugas reportase di workshop jurnalistik Penulisan Artikel Wisata dan Budaya bagi “Kader” (Stakeholder) Jaringan Kota Pusaka yang diselenggarakan oleh Jaringan Kota Pusaka Indonesia.]

Senin, 06 September 2010

Rencana Gedung Baru DPR dan UU Arsitek

Beberapa hari belakangan ini ramai lagi perbincangan di pelbagai media tentang gedung baru untuk anggota DPR berkantor. Anggota DPR yang banyak bolos itu sedang mengupayakan untuk memiliki kantor baru, yang lebih luas dari kantor yang sekarang digunakan.

Tidak salah memang bila anggota dewan ingin mendapatkan gedung baru dengan ruang yang lebih luas. Bahwa DPR lebih mementingkan pembuatan gedung baru dibanding dengan pembuatan landasan hukum bagi pelaku di bidang arsitektur--dalam hal ini yang dimaksud adalah UU Arsitek--memang menjadi ironi, mengingat mereka berkata, bahwa pembangunan gedung itu adalah melanjutkan kebijakan dari DPR periode yang lalu.

Padahal UU Arsitek yang bahkan sekarang menghilang dari daftar program legislasi nasional (prolegnas) pun sebetulnya adalah peninggalan DPR yang lalu. Dengan kata lain UU Arsitek yang telah mulai dibahas oleh DPR periode yang lalu, baik melalui pembuatan naskah akademis, rapat dengar pendapat umum, hingga dimasukkan dalam daftar agenda prolegnas sudah melalui jalan yang cukup panjang, bahkan jauh lebih panjang perjalanannya dari rencana pembangunan gedung baru yang TOR-nya baru dibuat tahun 2008 (Jurnal Parlementer, 31 Agustus 2010).

Apa tidak seharusnya DPR menyelesaikan terlebih dahulu landasan hukum bagi pelaku arsitektur--dalam hal ini yang dimaksud adalah arsitek, yang setelah itu barulah DPR membangun gedung barunya dengan berlandaskan aturan hukum yang telah dibuat? Bukankan membuat undang-undang itu adalah tugas dan kewajiban dari DPR? Dan bukankan kewajiban itu yang seharusnya lebih diutamakan daripada hak mendapatkan gedung baru untuk berkantor berbiaya 1,6 triliun yang cukup fantastis itu?


Apa perlunya UU Arsitek?


Arsitek dalam bekerja sekurang-kurangnya mempunyai tiga tanggung jawab. Pertama tanggung jawab terhadap profesinya (hasil karyanya), kedua tanggung jawab terhadap pengguna jasanya, dan ketiga tanggung jawab terhadap masyarakat umum.

Han Awal, seorang arsitek senior senantiasa mengingatkan bahwa arsitek dalam berprofesi selalu mempunyai dua klien. Klien arsitek yang pertama adalah pengguna jasa, yakni orang yang menggunakan jasa dan memberikan imbalan jasa, sedangkan klien kedua adalah masyarakat, yang meski pun bukan pengguna jasa tapi dia adalah klien yang juga harus dilindungi dan dijaga agar tidak dirugikan atas keinginan berlebihan pengguna jasa di dalam rancangan yang dibuat arsitek.

Jadi arsitek dalam setiap rancangannya selain terhadap profesi dan pengguna jasa, juga berkewajiban melindungi hak-hak masyarakat umum. Masyarakat umum bisa berarti pengguna akhir (end user) bangunan hasil rancangannya, atau pun masyarakat di lingkungan sekitar.

Karena itulah Undang-Undang (UU) Arsitek diperlukan, agar bukan hanya dapat melindungi sang arsitek tapi secara adil juga melindungi pengguna jasa dan masyarakat kita.

Dengan telah ditandatanganinya kesepakatan tentang keikutsertaan Indonesia dalam WTO, AFTA, akan berdampak dengan masuknya badan-badan usaha asing untuk bersaing tanpa aturan bila kita tidak punya landasan hukum sebagai rambu-rambu untuk melindungi tanah air kita. Dalam hal banyak bangunan saat ini yang dibuat oleh arsitek asing yang tidak mengenal iklim, adat, dan budaya kita, mengakibatkan bangunan yang dibuat ternyata berdampak buruk bagi lingkungan. Beberapa arsitek asing memang tidak seperti itu tapi bukan tidak mungkin bila pintu telah dibuka siapa pun bisa berbuat apa pun karena tidak ada landasan hukum yang mengatur dan melindungi masyarakat kita.

Jiwa nasionalisme yang menipis menjadikan luar negeri "minded" banyak merasuki sebagian masyarakat kita sehingga mereka merasa lebih "gaya" bila menggunakan arsitek asing, tapi kadang kala tanpa disadarinya ternyata yang mengerjakan proyek itu adalah arsitek-arsitek kita juga yang bekerja di perusahaan asing itu, dengan gaji yang jauh dari standar. Ironis ya?

Dengan hadirnya UU Arsitek juga akan mengharuskan arsitek kita untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya, yang pada akhirnya dapat bersaing pula dengan arsitek-arsitek mancanegara.

Jadi sudah selayaknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kita mulai memikirkan bagaimana membangun negeri ini dengan membuatkan landaskan hukum yang baik dan adil untuk kemajuan bangsa, negara, dan kelangsungan hidup bagi generasi kita selanjutnya.

Kepercayaan diri sebagai bangsa dapat dibangun bila kita kembali dalam hidup bergotong-royong membangun negeri

06 September 2010 | samidirijono | arsitek |