Minggu, 18 Mei 2014

Timbang-Menimbang Cawapres untuk Jokowi


Bila dari Prabowo Subianto telah kian jelas siapa yang akan dijadikan cawapresnya, maka tidak demikian halnya dengan siapa cawapres (calon wakil presiden) dari Joko Widodo.

Jauh sebelum Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta, banyak khalayak yang telah punya pilihan terhadap pemimpin masa depan yang diharapkan. Saat itu ketika mengunjungi beberapa kota, baik di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi hanya ada 3 nama yang mengemuka di kalangan akar rumput, yakni Jokowi, Mahfud MD, dan Dahlan Iskan.



Mereka seperti supir angkutan dan pedagang kaki lima pun telah punya pilihan sendiri terhadap siapa yang mereka idamkan menjadi pemimpin negeri ini. Masyarakat tidak mempermasalahkan siapa dari ketiga orang itu yang akan menjadi presiden atau pun wakil presiden.

Saat itu Abraham Samad belum lagi dikenal, sedangkan Jusuf Kalla tak pula masuk dalam pertimbangan, mungkin karena masih terasa kebijakannya yang antara lain seperti menaikkan harga BBM yang fantastis agar harga di Indonesia mengikuti harga pasaran New York, juga kebijakan konversi gas elpiji 3 kilogram yang banyak memakan korban karena meledak di mana-mana, yang turut memopulerkan kembali “Kompor Meleduk” lagu almarhum Benyamin Sueb.


Mungkin pemimpin yang ideal bagi perbaikan negeri ini adalah pasangan Jokowi dan Dahlan Iskan sebagai pimpinan eksekutif (presiden dan wakil presiden). Untuk di yudikatif, Mahfud MD memimpin Mahkamah Agung, sedangkan Abraham Samad tetap di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Rasanya dengan komposisi seperti itu negeri ini bisa maju, rakyat bisa cepat sejahtera, pemerantasan korupsi, serta mafia hukum dan peradilan bisa diselesaikan dengan cepat, hukum bisa segera baik dan tegak.

Mengingat semenjak Orde Baru runtuh, lembaga yudikatif hampir tidak tersentuh oleh perubahan, selain dengan dibuatnya Mahkamah Konstitusi. Secara kelembagaan, lembaga penegak hukum ini hampir tidak tersentuh gelombang reformasi, dan orang yang mengerti hukum serta mampu memperbaiki ini sepertinya Mahfud MD.

Tapi sulit rasanya mengharapkan hal ini bisa terjadi (baca Tokoh-Tokoh Tersandera Partai), kita tahu Dahlan Iskan adalah kader Partai Demokrat yang secara partai tidak cocok dengan PDI Perjuangan. Mahfud MD pun sempat tersandung karena berada di bawah panji-panji Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sepertinya dijadikan alat tawar-menawar untuk koalisi, meski belakangan PKB melunak dan mau berkoalisi tanpa syarat setelah masuknya nama Abraham Samad sebagai salah satu kandidat cawapres (calon wakil presiden) dari Jokowi selain Jusuf Kalla.

Sebagaimana Partai Golkar yang sejak Orde Baru berkuasa selalu ingin berada di dalam pemerintahan, Jusuf Kalla pun terlihat berambisi untuk bisa masuk kembali ke pemerintahan. Meski telah pernah ikut bertarung menjadi calon presiden di tahun 2009 dan kalah, untuk kembali ke pemerintahan, kali ini ia menurunkan targetnya hanya sebagai wakil presiden.

Banyak pengamat politik termasuk Hanta Yudha menjagokan Jusuf Kalla lebih karena faktor pengalamannya saat menjadi wakil presiden. Namun tampaknya akan lebih baik bagi Indonesia bila pemerintahan ke depan bisa dipimpin oleh orang sipil yang masih muda dan punya rekam jejak yang baik.

Megawati Soekarnoputri sepertinya bisa dijadikan tokoh panutan yang baik, ketika dengan berani dan berbesar hati bersedia memercayakan dan memberikan kekuasaannya kepada orang yang jauh lebih muda darinya sehingga terbuka peluang bagi Jokowi untuk menjadi pucuk pimpinan di republik ini.

Bila demikian, siapa cawapres pendamping Jokowi?

Ya tinggal Mahfud MD atau Abraham Samad, meski untuk itu perlu dipikirkan siapa yang akan memperbaiki lembaga yudikatif atau siapa yang akan memimpin KPK nantinya, bila salah satu dari kedua orang ini terpilih sebagai pendamping Jokowi.

Kenapa harus takut punya pemimpin yang muda-muda?  Sukarno-Hatta pun dulu masih muda saat memerdekakan dan memimpin negeri ini.

Pemimpin muda harapan bangsa.


18 Mei 2014 | samidirijono | arsitek

Senin, 05 Mei 2014

Tokoh-Tokoh Tersandera Partai


Bila pada awalnya nama-nama calon presiden (capres) hanya yang itu-itu saja, alias wajah-wajah lama yang itu-itu lagi.

Pada akhirnya menginspirasi beberapa kalangan dan media massa memunculkan nama-nama alternatif sebagai  tokoh yang dianggap pantas untuk bersaing dalam kancah pemilihan presiden.

Bahwa untuk mengajukan capres, caranya adalah harus melalui partai politik dan dengan persyaratan ambang batas perolehan suara minimum 25 persen suara nasional untuk calon legislatifnya atau menguasai minimum 20 persen kursi di DPR.

Masing-masing partai politik membutuhkan amunisi yang banyak guna memenangkan pemilihan umum legislatif, agar dapat mengajukan capresnya sendiri.

Untuk itulah beberapa partai politik melakukan manuver guna menjaring suara pemilih, dengan membuka keran bagi mereka yang ingin maju sebagai capres. Sebut saja misalnya konvensi ala Partai Demokrat (PD), konvensi ala Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan pemilihan raya ala Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dilakukan dengan caranya masing-masing.

Alih-alih untuk mencari capres bagi partainya, namun tujuan utama sebenarnya untuk mendulang suara pemilih demi mendongkrak suara partai, mengingat sedari awal mekanisme penjaringan capres ini sudah tidak jelas.

Lihat saja  pelaksanaannya, tampak sekali bahwa dari mekanisme, termasuk jadwal konvensi mau pun tata cara penentuan capres mereka sudah tidak jelas sedari awal.

Kepiawaian beberapa partai politik dalam memainkan perannya, menyebabkan banyak pula tokoh yang tertarik ikut dalam "permainan" yang mereka gelar guna mencoba peluang masing-masing menjadi capres lewat partai-partai itu. Apalagi saat itu Jokowi yang digadang-gadang banyak pihak sebagai calon kuat capres alternatif tak kunjung jelas posisinya.

Ini pula yang tampaknya kemudian memunculkan minat tokoh-tokoh alternatif lainnya untuk mengajukan diri sebagai kandidat dalam mencari peluang sebagai capres yang dibuka oleh berbagai partai itu.

Maka muncullah nama-nama seperti Ahmad Heryawan, Anies Baswedan, Annis Matta, Dahlan Iskan, Gita Wiryawan, Irman Gusman, Mahfud MD, Rhoma Irama, dan Yusuf Kalla.



Perkembangan politik pasca-ditunjuknya Joko Widodo sebagai capres oleh PDI Perjuangan pada detik-detik terakhir pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) serta-merta mengubah peta politik yang ada. Ditambah lagi dengan prediksi kemenangan partai berdasarkan hasil hitung cepat pelaksanaan pemilu legislatif.

Partai Golkar pun bergeming dengan Aburizal Bakrie sebagai capresnya, demikian pula dengan Partai Gerindra dengan capresnya Prabowo Subianto.



Ketiga capres ini pun lalu sibuk mencari calon wakil presiden (cawapres). Bahkan pihak pengusung capres Jokowi secara tegas menyatakan hanya mau melakukan koalisi tanpa syarat, untuk menghindari koalisi-koalisian seperti yang terjadi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Di lain pihak para tokoh alternatif atau kandidat capres tadi pun kian terlantar dan tak jelas nasibnya, karena partai-partai menggantung proses pencapresannya.

Andai kata proses pencapresan di partai-partai tadi telah diselesaikan, maka para peserta yang tidak terpilih menjadi bebas dan merdeka, dan mereka pun bebas bila ingin dipinang atau pun melamar sebagai cawapres dari ketiga capres yang ada.

Tapi tampaknya partai-partai tidak menginginkan hal itu terjadi, dan para kandidat capres ini pun dijadikan alat tawar-menawar untuk koalisi partai, dengan menggadang-gadang mereka sebagai cawapres, meski sebenarnya tujuan awal dahulu itu untuk capres bukan cawapres.

Akibatnya para kandidat capres ini pun tersandera nasibnya, karena secara moral mereka masih terikat dengan proses pencapresan di partai yang diikutinya, sementara partai tak kunjung menyelesaikan prosesnya.

Entah disadari atau tidak, setelah di pemilu legislatif mereka dijadikan pendulang suara partai, kini pun dijadikan alat tawar-menawar partai.

Padahal mereka ini manusia, bukan kue yang dijual di toko kue yang bisa diperdagangkan sesuka hati, hanya karena koalisi masih saja dimaknai sebagai politik bagi-bagi kue kekuasaan.

Sesungguhnya kekuasaan itu untuk kemajuan bangsa.
Mari membangun peradaban dengan cara beradab.


05 Mei 2014 | samidirijono | arsitek |