Ekonomi Salah Kaprah!
“Pengelolaan ekonomi keliru,” demikian yang dikatakan oleh H.M. Aksa Mahmud dalam salah satu acara TVRI yang bertema Potret Ideologi Ekonomi Kita pada tanggal 23 Mei 2011.
Menurutnya suatu kesalahan yang fatal dengan globalisasi semua pintu dibuka! Padahal negara-negara lain termasuk Malaysia saja tidak begitu. Yang mereka buka adalah yang mereka sudah siap.
Membuka diri tanpa pernah menyusun kekuatan adalah suatu perbuatan yang sangat gegabah. Ditambah lagi dengan perekonomian kita yang dikondisikan terpuruk seperti sekarang ini, akibatnya semua yang kita punya dan miliki dengan mudah dikuasai oleh asing.
Kita bukan anti asing, tapi kita juga tak boleh menyerahkan segalanya pada pihak asing. Undang-Undang Dasar telah mengatur mengenai perekonomian kita dalam Pasal 33. Tidak ada satu pun ayat di sana yang mengindikasikan bahwa negara boleh menyerahkan perekonomian dan kekayaan alam kita pada pihak lain.
Nah yang terjadi sekarang justru sebaliknya, bahwa perusahaan asing tidak saja menguasai perdagangan tapi meluas dari hulu hingga hilir. Dan ini terjadi di hampir semua lini, dari kekayaan alam hingga pangan.
Bumi dan air dan kekayaan alam TIDAK LAGI dikuasai negara dan dikuras semua, juga BUKAN untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Hanya demi komisi, maka eksekutif, legislatif, dan yudikatif rela menyerahkan segalanya di bawah kekuasaan pihak asing. Pada gilirannya kini kita pun jadi kuli di negeri sendiri. Suatu hal yang pernah diwanti-wanti oleh Bung Karno agar jangan sampai terjadi.
Sejak tahun 1967, hampir tidak ada satu pun regulasi yang dibuat untuk menjaga kekayaan kita. Padahal tentang kekayaan alam Sukarno pernah berpesan, “Bila kita belum sanggup mengolahnya, biarkan di dalam tanah.” Dan akibat desukarnoisasi dampaknya luar biasa, contoh kekayaan alam Irian (Papua) dikeruk dari berbentuk gunung hingga berbentuk danau, namun penduduknya hingga kini tetap koteka-an. Sedih rasa ini.
Perusahaan Air Minum (PAM) pun sudah bukan lagi air minum karena tidak lagi bisa langsung diminum, merupakan suatu kemunduran dibanding ketika zaman penjajahan Belanda dahulu. Apakah kualitas air PAM sengaja diperburuk agar penjualan air kemasan menjadi laku? Tiadakah korelasi antara ketersediaan air PAM yang buruk dengan upaya penjualan air kemasan?
Belum tampak adil beradab, bijaksana, dan keadilan sosial. Ini yang perlu kita gugat sekarang, kesadaran kolektif berbangsa dan bernegara untuk saling peduli.
Kecerdasan rakyat perlu segera ditingkatkan, mengingat 60% penduduk hanya lulus sekolah dasar, sebagaimana hal ini disampaikan oleh Sawiji dalam acara yang disiarkan oleh TVRI itu.
Namun tampak belum ada yang peduli akan hal ini, mengingat pendidikan adalah investasi jangka panjang sehingga dalam satu atau dua periode pemerintahan pasti belum menghasilkan apa-apa. Perlu minimal 15 tahun baru bisa mencapai sarjana, dan paling tidak perlu 2-5 tahun lagi produktivitasnya baru bisa terlihat.
“Pemimpin yang cerdas akan lahir dari pemilih yang cerdas.” demikian diingatkan oleh Sawiji.
23 Oktober 2011 | samidirijono | arsitek |
Menurutnya suatu kesalahan yang fatal dengan globalisasi semua pintu dibuka! Padahal negara-negara lain termasuk Malaysia saja tidak begitu. Yang mereka buka adalah yang mereka sudah siap.
Membuka diri tanpa pernah menyusun kekuatan adalah suatu perbuatan yang sangat gegabah. Ditambah lagi dengan perekonomian kita yang dikondisikan terpuruk seperti sekarang ini, akibatnya semua yang kita punya dan miliki dengan mudah dikuasai oleh asing.
Kita bukan anti asing, tapi kita juga tak boleh menyerahkan segalanya pada pihak asing. Undang-Undang Dasar telah mengatur mengenai perekonomian kita dalam Pasal 33. Tidak ada satu pun ayat di sana yang mengindikasikan bahwa negara boleh menyerahkan perekonomian dan kekayaan alam kita pada pihak lain.
Nah yang terjadi sekarang justru sebaliknya, bahwa perusahaan asing tidak saja menguasai perdagangan tapi meluas dari hulu hingga hilir. Dan ini terjadi di hampir semua lini, dari kekayaan alam hingga pangan.
Bumi dan air dan kekayaan alam TIDAK LAGI dikuasai negara dan dikuras semua, juga BUKAN untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Hanya demi komisi, maka eksekutif, legislatif, dan yudikatif rela menyerahkan segalanya di bawah kekuasaan pihak asing. Pada gilirannya kini kita pun jadi kuli di negeri sendiri. Suatu hal yang pernah diwanti-wanti oleh Bung Karno agar jangan sampai terjadi.
Sejak tahun 1967, hampir tidak ada satu pun regulasi yang dibuat untuk menjaga kekayaan kita. Padahal tentang kekayaan alam Sukarno pernah berpesan, “Bila kita belum sanggup mengolahnya, biarkan di dalam tanah.” Dan akibat desukarnoisasi dampaknya luar biasa, contoh kekayaan alam Irian (Papua) dikeruk dari berbentuk gunung hingga berbentuk danau, namun penduduknya hingga kini tetap koteka-an. Sedih rasa ini.
Perusahaan Air Minum (PAM) pun sudah bukan lagi air minum karena tidak lagi bisa langsung diminum, merupakan suatu kemunduran dibanding ketika zaman penjajahan Belanda dahulu. Apakah kualitas air PAM sengaja diperburuk agar penjualan air kemasan menjadi laku? Tiadakah korelasi antara ketersediaan air PAM yang buruk dengan upaya penjualan air kemasan?
Belum tampak adil beradab, bijaksana, dan keadilan sosial. Ini yang perlu kita gugat sekarang, kesadaran kolektif berbangsa dan bernegara untuk saling peduli.
Kecerdasan rakyat perlu segera ditingkatkan, mengingat 60% penduduk hanya lulus sekolah dasar, sebagaimana hal ini disampaikan oleh Sawiji dalam acara yang disiarkan oleh TVRI itu.
Namun tampak belum ada yang peduli akan hal ini, mengingat pendidikan adalah investasi jangka panjang sehingga dalam satu atau dua periode pemerintahan pasti belum menghasilkan apa-apa. Perlu minimal 15 tahun baru bisa mencapai sarjana, dan paling tidak perlu 2-5 tahun lagi produktivitasnya baru bisa terlihat.
“Pemimpin yang cerdas akan lahir dari pemilih yang cerdas.” demikian diingatkan oleh Sawiji.
23 Oktober 2011 | samidirijono | arsitek |
Leave a Comment