Selasa, 05 Juli 2011

Pemerintah Bohong Soal Subsidi BBM

Sungguh membuka mata kita saat memirsa acara Economic Challenges pada tanggal 4 Juli 2011 di MetroTV yang menampilkan Kwik Kian Gie sebagai salah satu narasumber.


BBM Kita Tidak Disubsidi

Kwik mengatakan bahwa BBM kita tidak disubsidi, bahkan ia berani menantang untuk membuka forum agar para ekonom berdebat dengannya bila ada yang mengatakan bahwa harga BBM kita disubsidi oleh pemerintah.

Tampak kedua narasumber lain pun, Aviliani, Anggota Komite Ekonomi Nasional dan Ichsan Mojo, ekonom yang juga Ketua DPP Partai Demokrat, tidak ada yang membantah apa yang diungkapkan Kwik.

Sejak beberapa tahun lalu Kwik telah mengumpulkan data dan membuat analisis perhitungan tentang BBM, yang hasilnya adalah harga yang ditetapkan pemerintah telah berada di atas harga pokok produksi. Bahkan menurutnya bila dikurangkan dengan harga impor BBM yang dilakukan saat ini pun kita masih untung.

Sebagai negara penghasil minyak, wajar bila harga minyak yang dijual di dalam negeri lebih murah dari harga minyak dunia, dan tidak perlu pula menyamakan dengan harga minyak dunia.

Dia meminta pemerintah tidak melakukan kebohongan dengan menggunakan kata subsidi. Kwik tidak berkeberatan bila pemerintah menaikkan harga BBM, asal jangan menggunakan alasan mengurangi subsidi.

Jadi bila kata SUBSIDI yang digunakan maka itu sama artinya dengan pemerintah melakukan KEBOHONGAN PUBLIK.

Lebih baik pemerintah mengatakan butuh uang atau menurut Kwik, presiden katakan saja “Saya akan menaikkan harga BBM, Anda percaya saja sama saya karena Anda sudah memilih saya dan juga sudah memilih DPR yang sekarang”.


Jika Menteri Keuangan, Agus Martowardojo berteriak mengenai beban subsidi BBM yang akan memengaruhi APBN, maka perlu ada auditor, BPK, atau KPK untuk mengusut benar tidaknya ada beban subsidi, karena jangan-jangan ada tindak pidana korupsi juga di sana.

Di lain pihak, Pertamina dinilai tidak mampu mengelola suplai minyak sehingga terjadi kelangkaan di mana-mana. Perbedaan harga yang demikian tinggi mengakibatkan penyelundupan BBM juga keluar negeri.

Dari ungkapan ini bukankah tindakan yang paling tepat adalah mengganti pimpinan Pertamina dan mengusut tuntas pelaku penyelundupan BBM?

Harus dipastikan bahwa tidak ada tindak pidana korupsi di sana, karena bila ada korupsi, maka jumlahnya pasti akan sangat besar, bisa jauh lebih besar dari sekedar kasus Century, Gayus, atau Nazaruddin, yang tak kunjung tuntas pengusutannya.

Melihat di Brunei atau negara-negara lain penghasil minyak, harga minyak mereka banyak yang masih di bawah kita. Adakah penyelundupan minyak di sana? Pencegahan bisa dilakukan secara internal oleh Pertamina dan secara eksternal oleh aparat hukum. Bila pemerintah kita tidak mampu, maka belajarlah pada mereka bagaimana mencegah penyelundupan.

Adilkah bila beban akibat ketidakmampuan pemerintah mengelola uang dan aset negara ditanggung oleh masyarakat dengan menaikkan harga BBM?

Amanah Pasal 33 UUD RI pun menyatakan agar cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat.

05 Juli 2011 | samidirijono | arsitek |

Senin, 04 Juli 2011

Kepemilikan Asing

Sungguh menyentak hati membaca pernyataan Wakil Ketua Panitia Kerja DPR untuk RUU Rumah Susun, Muhidin M. Said, yang mengharapkan terobosan aturan kepemilikan asing atas rumah susun berupa hak pakai langsung selama 70 tahun atau pun HGB (Kompas, 1 Juli 2011 hlm. 18 _ RUU Rumah Susun “Kepemilikan Properti bagi Orang Asing Belum Tuntas”).


Setelah semua perusahaan-perusahaan besar kita dimiliki oleh orang asing, mulai dari sektor tambang, keuangan, teknologi, dan lainnya. Kini kepemilikan rumah pun hendak diberikan pada orang asing.

Di saat yang sama, masih banyak warga negara sendiri yang belum lagi memiliki rumah, atau pun terpaksa tinggal di tempat yang tidak layak huni dan tempat yang tidak tertata baik. Kawasan kumuh pun semakin luas sampai menempati berbagai lokasi hingga ke bantaran kali yang bukan diperuntukkan bagi tempat tinggal.


Kepemilikan rumah oleh orang asing lebih dimaksudkan untuk memudahkan mereka yang bekerja di sini untuk tinggal sementara selama mereka masih bekerja di sini. Kalau mereka merasa nikmat dan ingin selamanya tinggal di sini ada baiknya menjadi WNI.

Peraturan Pemerintah No. 41/1996 yang membolehkan WNA memiliki satu unit rumah tinggal dengan status hak pakai selama 25 tahun dan dapat diperpanjang pun sebetulnya sudah baik.

Logikanya, bila dihitung usia kerja mereka sekitar 25-30 tahun ditambahkan dengan 25 tahun saja berarti sudah mencapai usia 50-55 tahun. Itu berarti sudah memasuki usia pensiun! Kalau sampai 70 tahun, berarti dia akan berusia 95 atau 100 tahun! Coba pikir, masih perlukah mereka tinggal di sini? Sudahkah pula terpikirkan berapa kekuatan bangunan kita?

Jika wakil rakyat kita memperjuangkan kepentingan asing, pertanyaan berikut yang muncul. Apa yang dijanjikannya saat pemilihan umum dahulu? Mungkinkah dia dipilih rakyat untuk mewakilinya bila hal itu disampaikan saat kampanye pemilu? Apakah orang asing itu penyandang dananya saat pemilu? Atau ia dijanjikan komisi bila klausul itu menjadi bagian dari undang-undang? Atau dia begitu lugu, tidak tahu bahwa posisinya dimanfaatkan untuk kepentingan asing? Dan banyak lagi pertanyaan yang bisa muncul.

Tapi setidaknya ini bisa jadi pembelajaran buat Anda (masyarakat) agar dicatat apa, kapan, dan di mana setiap janji yang diucapkan atau amanat yang Anda serahkan, baik itu untuk calon pemimpin mau pun untuk calon anggota DPR/DPD.

Tulis apa yang dikemukakan dan dijanjikan setiap calon yang akan Anda pilih, baca kembali catatan itu bila ia terpilih dan sedang menjalankan fungsi serta tugasnya.

04 Juli 2011 | samidirijono | arsitek |