Pemerintah Bohong Soal Subsidi BBM

Sungguh membuka mata kita saat memirsa acara Economic Challenges pada tanggal 4 Juli 2011 di MetroTV yang menampilkan Kwik Kian Gie sebagai salah satu narasumber.


BBM Kita Tidak Disubsidi

Kwik mengatakan bahwa BBM kita tidak disubsidi, bahkan ia berani menantang untuk membuka forum agar para ekonom berdebat dengannya bila ada yang mengatakan bahwa harga BBM kita disubsidi oleh pemerintah.

Tampak kedua narasumber lain pun, Aviliani, Anggota Komite Ekonomi Nasional dan Ichsan Mojo, ekonom yang juga Ketua DPP Partai Demokrat, tidak ada yang membantah apa yang diungkapkan Kwik.

Sejak beberapa tahun lalu Kwik telah mengumpulkan data dan membuat analisis perhitungan tentang BBM, yang hasilnya adalah harga yang ditetapkan pemerintah telah berada di atas harga pokok produksi. Bahkan menurutnya bila dikurangkan dengan harga impor BBM yang dilakukan saat ini pun kita masih untung.

Sebagai negara penghasil minyak, wajar bila harga minyak yang dijual di dalam negeri lebih murah dari harga minyak dunia, dan tidak perlu pula menyamakan dengan harga minyak dunia.

Dia meminta pemerintah tidak melakukan kebohongan dengan menggunakan kata subsidi. Kwik tidak berkeberatan bila pemerintah menaikkan harga BBM, asal jangan menggunakan alasan mengurangi subsidi.

Jadi bila kata SUBSIDI yang digunakan maka itu sama artinya dengan pemerintah melakukan KEBOHONGAN PUBLIK.

Lebih baik pemerintah mengatakan butuh uang atau menurut Kwik, presiden katakan saja “Saya akan menaikkan harga BBM, Anda percaya saja sama saya karena Anda sudah memilih saya dan juga sudah memilih DPR yang sekarang”.


Jika Menteri Keuangan, Agus Martowardojo berteriak mengenai beban subsidi BBM yang akan memengaruhi APBN, maka perlu ada auditor, BPK, atau KPK untuk mengusut benar tidaknya ada beban subsidi, karena jangan-jangan ada tindak pidana korupsi juga di sana.

Di lain pihak, Pertamina dinilai tidak mampu mengelola suplai minyak sehingga terjadi kelangkaan di mana-mana. Perbedaan harga yang demikian tinggi mengakibatkan penyelundupan BBM juga keluar negeri.

Dari ungkapan ini bukankah tindakan yang paling tepat adalah mengganti pimpinan Pertamina dan mengusut tuntas pelaku penyelundupan BBM?

Harus dipastikan bahwa tidak ada tindak pidana korupsi di sana, karena bila ada korupsi, maka jumlahnya pasti akan sangat besar, bisa jauh lebih besar dari sekedar kasus Century, Gayus, atau Nazaruddin, yang tak kunjung tuntas pengusutannya.

Melihat di Brunei atau negara-negara lain penghasil minyak, harga minyak mereka banyak yang masih di bawah kita. Adakah penyelundupan minyak di sana? Pencegahan bisa dilakukan secara internal oleh Pertamina dan secara eksternal oleh aparat hukum. Bila pemerintah kita tidak mampu, maka belajarlah pada mereka bagaimana mencegah penyelundupan.

Adilkah bila beban akibat ketidakmampuan pemerintah mengelola uang dan aset negara ditanggung oleh masyarakat dengan menaikkan harga BBM?

Amanah Pasal 33 UUD RI pun menyatakan agar cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat.

05 Juli 2011 | samidirijono | arsitek |